Handoko, Priyo (2017) Persiapan Pembentukan Daerah Otonom (Persiapan Pemekaran Kabupaten Lampung Tenggara). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Desentralisasi telah dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang membuat gejolak untuk terealisasinya pemerintahan daerah secara leluasa.Kabupaten Lampung Tenggara merupakan wacana pemekaran yang muncul di Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2007, yang kemudian isu tersebut dimanfaatkan untuk meraih simpati menjelang pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Penelitian ini memfokuskan pada proses yang telah dilakukan Calon Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tenggara ini dalam usaha pembenttukannya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lmpung Timur, khususnya 11 kecamatan yang masuk dalam rencana pemekaran. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Braja Selebah, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Jabung, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Waway Karya, Kecamatan Way Jepara. Dalam mendapatkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggukan teori yang dikemukakan oleh Gabriel U. Iglesias tentang pemberian otonomi.berdasarkan hasil penelitian dilapangan dengan menggunakan teori pemberian otonomi tersebut diketahui yang menjadi urgensi dari pemekaran Kabupaten Lampung Tenggara ini mengacu pada sarana dan prasarana, khususnya akses jalan dan jarak tempuh ke pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Timur. Kemudian dilihat dari indikator yang terdapat dalam teori tersebut, calon daerah pemekaran Kabupaten Lampung Tenggara ini layak untuk dilakukan pemekaran, dikarenakan sudah sudah memenuhi 3 (tiga) dari 5 (lima) indikator yang ada, yaitu tersedianya sumberdaya, adanya struktur dan aturan-aturan organisasi, dan dukungan masyarakat. Kemudian yang belum memenuhi indikator yaitu kemampuan dalam menjalankan program pembangunan.Inidikator yang terakhir yaitu adanya kepemimpinan yang baik, inipun karena memang Kabupaten Lampung Tenggara belum terbentuk. Jika melihat dari hasil tersebut, sebaiknya pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai penggagas pemekaran ini memperbaiki di sektor kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membangun fasilitas sarana dan prasarana, khususnya jalan setelah itu baru merambah ke sektor keamanan yang selama ini diresahkan oleh masyarakat.
English Abstract
Decentralization has been initiated since the enactment of Act No. 22 of year 1999 which made the turmoil for its realization of regional government freely. South East Lampung Regency is the discourse of the expansion that appear in East Lampung district since the year 2007, which is then used for such issues grabbing sympathy towards the election of the Head Region of the year 2015. This research focuses on the process by which the Candidate has done the autonomous region South East Lampung Regency is in the business of its formation. This research was conducted in the Eastern Lampung District, specifically the 11 sub-districts in the expansion plan. Subdistrict, subdistrict of Bandar Sribhawono, Braja Selebah, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Marga Sekampung, Waway Karya , Way Jepara. In obtaining the data, researchers conduct observation, interviews and literature study. Then the data obtained were analyzed use theory advanced by Gabriel U. Iglesias about granting autonomy.Based on research results in field theory by using the grant of autonomy which is known to be the urgency of expansion South East Lampung district this refers to facilities and infrastructure, especially road access and mileage to the Center East Lampung District Government. Later seen from the indicators contained in the theory, potential areas of South East Lampung Regency extraction is worthy to do the expansion, due to already already meet three (3) of the five existing indicators, namely, the availability of resources , the structure and rules of the Organization, and community support. Then who do not meet the indicators i.e. ability in running development programs. The last Inidikator that is the existence of good leadership, the program due to the Lampung Regency Southeast indeed has not yet been formed. If viewed from the results, preferably East Lampung Regency.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIS/2017/1115/051800096 |
| Uncontrolled Keywords: | Otonomi, Lampung Tenggara, Pemekaran, Autonomy, South East Lampung, Extraction |
| Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.8 Local government > 320.809 598 Local government (Indonesia) > 320.809 598 18 Local government (Lampung) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 01 Feb 2018 06:43 |
| Last Modified: | 20 Sep 2020 14:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8665 |
Actions (login required)
 |
View Item |