Nainggolan, Okta Zeruya Samdra Pandapotan (2018) Jaminan Hak Atas Pendidikan Pada Anak Jalanan (Analisa Pasal 5 Ayat (2) Huruf G Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu hukum Jaminan Hak Atas Pendidikan pada anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah Kota Malang untuk meminimalkan jumlah anak jalanan yang berada di Kota Malang. Meskipun perda tersebut menyebutkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, penulis hanya menekankan pada anak jalanan. Kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Malang terdiri dari beberapa usaha yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, yaitu usaha preventif ada beberapa wujud yang salah satunya adalah peningkatan pendidikan. Di sini penulis beranggapan bahwa belum jelas wujud peningkatan pendidikan tersebut, karena pendidikan banyak macamnya, yaitu formal, non-formal dan informal. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pengaturan hak atas pendidikan pada anak jalanan di Kota Malang? (2) Bagaimana jaminan hak atas pendidikan pada anak jalanan di Kota Malang? Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitan hukum normatif dengan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian ini merupakan kumpulan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah Kota Malang, dan pendapat para ahli hukum, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa usaha preventif yang dilakukan Pemerintah Kota Malang berkaitan dengan peningkatan pendidikan sudah dijalankan walaupun belum sempurna. Sebab, peraturan daerah (perda) Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis belum mempertegas peningkatan pendidikan seperti apa, apakah pendidikan formal, non-formal, atau informal. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang belum dicantumkan dalam konsiderans mengingat perda Kota Malang tersebut. Meskipun sudah ada hubungan antara dinas yang satu dengan yang lainnya untuk menangani anak jalanan agar dapat dijamin pendidikannya, antara lain Dinas Pendidikan Kota Malang, Dinas Sosial Kota Malang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tapi masih dibutuhkan juga partisipasi dari masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagaimana telah diatur dalam perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Dengan demikian, diharapkan hak atas pendidikan yang merupakan hak dasar warga negara bisa dijaminkan Pemerintah Kota Malang kepada anak jalanan sehingga anak jalanan bisa hidup sejahtera dan menjadi manusia yang berakhlak.
English Abstract
In this minithesis, the authors raise the legal issue of the Right to Education Rights on street children based on the Malang District Regulation No. 9 of 2013 on the Handling of Street Children, Homeless and Beggars. The choice of theme is based on the policy of the Government of Malang City to minimize the number of street children in Malang. Although the regulation mentions street children, homeless and beggars, the authors stress only on street children. The policy made by Malang City Government consists of several efforts that are preventive, repressive, and rehabilitative. One of the efforts undertaken by the Government of Malang, the preventive effort there are several forms which one of them is the improvement of education. Here the authors assume that is not yet clear form of improvement of education, because education many kinds, namely formal, informal and informal. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) How to regulate the right to education on street children in Malang? (2) How to guarantee the right to education on street children in Malang City? Writing this minithesis using the type of normative law research with qualitative research approach method. This type of research data is a collection of secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the authors analyzed by using analytical descriptive analytical technique is a method of analysis of legal materials by way of determining the content or meaning of the rule of law of the constitution, laws, regulations of Malang City, and the opinion of the jurists, which is used as a reference in solving legal problems that become the object of the study. From the results of research with the above method, the authors obtain answers to existing problems that preventive efforts undertaken Government of Malang City associated with the improvement of education has been run although not yet perfect. Therefore, the regional regulation of Malang City No. 9 of 2013 on the Handling of Street Children, Vagrant and Beggars has not yet confirmed what kind of education improvement, whether formal, non-formal, or informal education. This refers to the Law Number 20 Year 2003 on National Education System which has not been included in the consideration considering the city of Malang regulation. Although there is a relationship between the service to one another to handle street children in order to be guaranteed education, such as Education Office of Malang City, Social Office of Malang City, and the Office of Population and Civil Registration of Malang, but still needed also participation from the community, such as Non-Governmental Organizations (NGOs) as regulated in Malang City Regulation No. 9 of 2013 on the Handling of Street Children, Homeless and Beggars. Thus, it is expected that the right to education which is the basic rights of citizens can be guaranteed by the City Government of Malang to street children so that street children can live prosper and become human beings.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/397/051800306 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.03 Social service > 344.032 Social welfare problems and services |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 23 Jan 2018 05:56 |
| Last Modified: | 04 Nov 2020 05:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8341 |
Actions (login required)
 |
View Item |