Airlangga, Sinergy Aditya (2017) Analisis Perizinan Lingkungan Koperasi Tambang Indonesia III (Studi pada Konflik Tambang Pasir Besi di Pantai Wonogoro Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang berupa perizinan lingkungan Koperasi Tambang Indonesia III di Pantai Wonogoro Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang tidak relevan. Karena, memiliki kontradiksi dengan hukum dan peraturan daerah yang berlaku. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang tersebut berujung pada adanya pertambangan pasir besi di Pantai Wonogoro, yang notabene merupakan kawasan perlindungan. Keberadaan pertambangan di kawasan perlindungan tersebut akan menimbulkan dampak sosial dan kerusakan lingkungan di Pantai Wonogoro. Fokus penelitian ini ada pada: pertama, analisis kebijakan perizinan lingkungan Koperasi Tambang Indonesia III sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku dengan menggunakan teori analisis kebijakan publik William Dunn dan kedua, dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data menggunakan model analisis data Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian dari analisis kebijakan perizinan lingkungan Koperasi Tambang Indonesia III menggunakan teori William Dunn adalah, ditemukan ketidaktepatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam merumuskan masalah yang diangkat sebagai landasan dasar dari pembuatan kebijakan. Peramalan yang kurang tepat karena memiliki perbedaan harapan dan maksud dari masyarakat. Pemantauan kebijakan dalam hal ini adanya penolakan dan resistensi masyarakat terhadap keberadaan pertambangan di Pantai Wonogoro. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Malang dinilai tidak tepat, karena tidak selaras dengan hukum dan peraturan daerah khususnya Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang yang menimbulkan permasalahan di sosial masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
English Abstract
Policies issued by the Government of Malang in the form of licensing mining of Koperasi Tambang Indonesia III on the beach Wonogoro Village Tumpakrejo, district Gedangan, Malang is irrelevant. Because, it has contradictions to the law and local regulations in force. Government-issued policy Malang culminate in the presence of iron sand mining on the coast of Wonogoro, that in fact is an area of protection. The presence of mining in the area of the protection will cause environmental damage and social impact on the beach Wonogoro. The focus of this research is on: first, environmental licensing policy analysis Koperasi Tambang Indonesia III in accordance with the rules and the applicable rules by using the theory of public policy analysis William Dunn and second, the social and environmental impacts brought about due to the policy. This type of research is descriptive research with qualitative approach. Methods of data analysis using model data analysis Miles, Huberman, and Saldana. The research of the environmental licensing policy analysis Koperasi Tambang Indonesia III using the theory of William Dunn is, found inaccuracies in the Poor County Government formulated the issues raised as the cornerstone of the Foundation of policy making. Forecasting less precise due to the differences in expectations and the meaning of community. Monitoring of policies in this regard the existence of denial and resistance of society to the existence of mines on the beach Wonogoro. Government-issued policy Malang judged not appropriate, because it is not in accordance with the laws and regulations of the area in particular Perda No. 3 Year 2010 about Spatial Plan area (RTRW) Malang that raises problems in social communities and potentially cause damage to the environment.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/1048/051712221 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan Publik, Kebijakan Lingkungan, Perizinan Lingkungan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.14 Local Administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Yusuf Dwi N. |
| Date Deposited: | 28 Dec 2017 03:27 |
| Last Modified: | 25 Nov 2020 11:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/7571 |
Actions (login required)
 |
View Item |