Analisis Yuridis Pencantuman Elemen Data Penduduk Tentang Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasca Diberlakukan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Septiansyah, Yoga (2017) Analisis Yuridis Pencantuman Elemen Data Penduduk Tentang Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasca Diberlakukan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan tentang pengisian elemen data penduduk tentang agama dalam KTP-El (KTP Elektronik). Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama dan penghayat kepercayaan untuk mengosongi kolom agamanya. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: 1. Bagaimana konsep agama dan keyakinan terkait pencantuman elemen data penduduk tentang agama dalam KTP-El (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) menurut pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? Dan 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap ketentuan pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dari perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data Primer, Sekunder, Tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal. Dengan teknik memperoleh data melalui studi kepustakaan, mempelajari dan mengutip sumber data dari sumbersumber yang tersedia yaitu berupa studi literatur di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH-UB), Jurnal, Makalah, Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku penunjang, kamus, serta Artikel berita online. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode diatas, maka Penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan yakni pengaturan pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan mewajibkan pengisian kolom agama dalam KTP-El namun tidak memiliki peraturan penunjang ketentuan tersebut.

English Abstract

This study discussed the issue on the inclusion of the citizen’s element of data about religion in electronic identity card. The law states that the citizens’ whose belief is not yet recognized as religion must fill in the column for religion. Thus, the research problems formulated for this research were: 1. How is the concept of religion and belief related to the inclusion of the element of citizen’s data about religion in electronic identity card based on article 64 pargraph (5) of Law number 2006 about administration of population? and 2. How is the juridcal analysis toward the stipulation of article 64 paragraph (5) of Law number 24 year 2013 about the amandement of Law number 23 year 2006 about the administration of population viewed from the perspective of State Administrative Law and human’s right? This study employed normative juridical method with statute and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary data obtained would be analyzed using grammatical interpretation technique. The data were obtained using library reserch in the library of Universitas Brawijaya, Documentationa and Information Center of the Faculty of Law, Journal, Papers, Legislation, related books, dictionary, and online articles. The results of the study show that article 64 paragraph (5) of Law on Administration of Population obliges every citizen to fill in the column for religion in electronic identity card but it does not have supporting regulation on the matter.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2017/359/051711688
Subjects:	300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.06 Executive branch of government > 342.066 Administrative procedure > 342.066 2 Public records
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Kustati
Date Deposited:	12 Dec 2017 08:18
Last Modified:	18 Apr 2022 01:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6891

Text YOGA SEPTIANSYAH.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item