Wicaksono, Muhamad Risqi (2017) Analisis Perlakuan Piutang Tak Tertagih Berdasar Pmk No.207/Pmk.010/2015 Pada Pt Bank Xyz. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan perlakuan perpajakan atas piutang tak tertagih pada PT Bank XYZ. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara semi struktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara perpajakan pengahapusan piutang tak tertagih yang dilakukan PT Bank XYZ dapat diakui apabila sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015. Piutang yang secara ketentuan komersial telah dilakukan hapusbuku oleh PT Bank XYZ namun belum memenuhi persyaratan perpajakan ketika dimasukkan kembali ke dalam piutang golongan kualitas lima (macet) tidak terjadi dua kali pembentukan cadangan piutang tak tertagih. Penagihan yang maksimal atau terakhir menurut perpajakan dapat disetarakan dengan salah satu syarat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Peraturan pajak atas piutang tak tertagih bagi PT Bank XYZ tidak memenuhi asas kepastian hukum karena sering menimbulkan perbedaan interpretasi dan ketidakpastian atas peraturan tersebut. Untuk menghindari perbedaan interpretasi maka Direktorat Jenderal Pajak hendaknya segera menyusun peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlakuan penghapusan piutang tak tertagih bagi Wajib Pajak bank.
English Abstract
The aim of this research is to analysis the tax treatment for bad debt in PT Bank XYZ. This research is conducted by literature study and semistructure interview as data collection techniques. Study result showed that in taxation bad debt write-off in PT Bank XYZ can be acknowledged if it met the need in Article 6 clause (1) letter h UU PPh and Financial Ministry Regulation Number 207/PMK.010/2015. Receivables which was commercially written off by PT Bank XYZ still not yet met the taxation regulation when reentered into receivables in five quality group (bad debt) there were no two allowance for bad debt. Maximum or recent collection according to taxation can be equated with one of the condition in Article 6 clause (1) letter h Statute Number 36 of 2008. Tax regulations of bad debt for PT Bank XYZ does not meet the certainty tax principle since its create differences and uncertainty in the interpretation of these regulations. To avoid this different interpretation, Directorate General of Taxation should compile regulation which specifically arrange this bad debt written-off for banking taxpayer.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2017/535/051710510 |
| Uncontrolled Keywords: | bad debt, allowance for bad debt, income tax, written off, PT Bank XYZ |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.1 Banks |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 Dec 2017 02:05 |
| Last Modified: | 05 Dec 2020 13:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6818 |
Actions (login required)
 |
View Item |