Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penagihan Pajak Aktif Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)

Sari, Eka (2017) Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penagihan Pajak Aktif Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penagihan pajak aktif merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang bertujuan untuk menagih pajak yang masih terutang oleh penanggung pajak. Tindakan penagihan pajak aktif sebagai salah satu tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan harus memiliki suatu sistem dan prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan mulai dari prosedur surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penagihan pajak aktif serta untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur penagihan pajak aktif sudah mendukung tercapainya target pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Standard Operating Procedures yang dimiliki KPP Pratama Malang Selatan, sehingga berakibat tidak maksimalnya target pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Ketidaksesuaian tersebut antara lain terdapat perangkapan tugas yang dilakukan antara jurusita pajak dan pelaksana seksi penagihan, kemudian perbedaan mengenai jangka waktu penerbitan dan pelaksanaan dari beberapa jaringan prosedur penagihan pajak aktif. Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan adalah membuat Standard Operating Procedures yang baru untuk memisahkan antara fungsi jurusita pajak dan pelaksana seksi penagihan serta mengutamakan ketepatan waktu di dalam prosedur penagihan pajak aktif karena penagihan pajak merupakan tindakan yang seharusnya bersifat memaksa, sehingga dengan adanya ketepatan waktu pencairan tunggakan pajak dapat dimaksimalkan.

English Abstract

Active tax billing is one of the efforts undertaken by the Directorate General of Taxes through the Tax Office (KPP) Pratama which aims to collect taxes that are still payable by the taxpayer. Active tax billing action as one of the law enforcement measures in the field of taxation must have a system and procedures implemented in accordance with established provisions starting from procedure warning letter, forced letter, seizure, auction, prevention and hostage. This study aimed to evaluate the implementation of active tax billing system and procedures as well as to determine whether the system and the procedure of active tax billing has supported the achievement of the target to disburse tax arrears in KPP Pratama Malang Selatan. The type of research used in this study is qualitative with descriptive approach. The results of this study indicate that the implementation of active tax billing system and procedures as an effort to disburse tax arrears in KPP Pratama Malang Selatan less in accordance with Law Number 19 Year 2000 on Tax Billing by Letter of Forced and Standard Operating Procedures owned KPP Pratama Malang Selatan, so resulting in not maximal target to disburse tax arrears in KPP Pratama Malang Selatan. The discrepancies such as the double of duties undertaken between the tax authorities and the implementers of the billing section, then the differences over the period of the issuance and implementation of some networks of active tax billing procedures. It may be suggested that weakness can be dealt by creating a new Standard Operating Procedures to separate the functions of the tax authorities and implementing the billing section and prioritize the timeliness in the active tax billing procedure because tax billing is an act that should be coercive, so with the accuracy time, disbursement of tax arrears can be maximized.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2017/484/051706427
Uncontrolled Keywords: Evaluasi, Sistem, Prosedur, Penagihan Pajak Aktif, Pencairan Tunggakan Pajak
Subjects: 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.201 Taxes by governmental level > 336.201 4 Local taxes
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga
Depositing User: Kustati
Date Deposited: 29 Nov 2017 01:42
Last Modified: 04 Dec 2020 14:06
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6151
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item