Wahyuni, Tiara Sri (2017) Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Procurement (Studi pada Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kota Malang menerapkan e-procurement sejak tahun 2012. Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem e-procurement di Kota Malang masih memiliki permasalahan seperti yang terjadi pada tahun 2014 yakni adanya unsur menghalangi pengusaha atau rekanan penyedia agar tidak bisa masuk dalam tender, ada ketidaksesuaian pengadaan barang/jasa dan realisasi anggaran yang tidak relevan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya sistem e-procurement yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 107, yakni meningkatkan transparansi. Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan sistem e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Malang berjalan dengan transparan atau tidak, maka diperlukan tinjauan sejauh mana transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-procurement di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dan situs penelitian ini adalah Kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di Kota Malang. Pengambilan data dilakukan melalui proses wawancara dan observasi dengan meminta keterangan langsung pada pihak yang berhubungan dengan data yang diperlukan yakni dengan Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), Pegawai ULP yang juga menjabat sebagai Pokja (Kelompok Kerja), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan Dinas Pendidikan Kota Malang, dan beberapa peserta penyedia pengadaan barang/jasa yakni CV. Surya Utama dan CV. Citiplan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-procurement yang merupakan pergantian sistem yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pengadaan melalui sistem konvensional atau manual. Melalui sistem e-procurement proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Malang berhasil mencapai tujuan sistem ini yakni meningkatkan transparansi dalam pelaksanaannya, akan tetapi transparansi yang dicapai belum mampu menghapuskan tindakan korupsi secara menyeluruh. Faktor pendukung dalam penerapan sistem e-procurement pada pengadaan barang/jasa pemerintah adalah landasan hukum, sertifikasi keahlian, serta layanan infrastruktur dan website. Faktor penghambat sistem e-procurement Kota Malang adalah tugas pokja yang berlebihan, jaringan internet dan aplikasi atau sistem yang sering error serta adanya celah penyelewengan pada prosedur e-procurement.
English Abstract
Malang is one of the regions which implement e-procurement. Malang implemented e-procurement since 2012. On the practice, the implementation of e-procurement system in Malang still has problems as happened in 2014 in which the entrepreneurs or supplier partners could not join the tender since there was an effort of obstruction. There is a mismatch of procurement of goods/service and irrelevant budget realization. It is not appropriate with the purpose of the establishment of e-procurement system as stated in Presidential Decree no. 54 of 2010 about Government Procurement of Goods and Services in article 107, which deals with transparency increasement. Therefore, to know whether or not the implementation of e-procurement system in the procurement of goods / services in Malang run transparently, it is necessary to review how far the transparency of procurement of goods / services government through e-procurement in Malang. This research used descriptive research type with qualitative approach. The site and the location and of this research was the ULP Office (Procurement Services Unit) and LPSE (Electronic Procurement Service) in Malang. Data collection was done through an interview and an observation by asking direct information to related party to gain the required data from the head of ULP (Procurement Service Unit) and LPSE (Electronic Procurement Service), ULP Employees who also work as Pokja (Working Group) PPK (Committing Officer) from the Environment Department of Malang, the Education Office of Malang, and some participants of the procurement of goods / services namely CV. Surya Utama and CV. Citiplan. The result of this study indicated that the procurement process of goods / services government through e-procurement was the subtitute system from the old system (conventional or manual system). Through the e-procurement system the procurement process of goods / services in Malang succeed to achieve the goal of this system which was to increase the transparency in the implementation. The factors supporting the implementation of e-procurement system on procurement of government goods / services were the legal basis, human resources, infrastructure service and website service. The inhibiting factors in the implementation of e-procurement system on procurement of goods / services of Malang Government were the task of working group (work group) was excessive and the internet network, the application, and the system were often error and the existence gap of irregularity in e-procurement procedures.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/491/051706434 |
| Uncontrolled Keywords: | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, E-Procurement, Transparansi |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.5 Property administration and related topics > 352.53 Contracts and procurement |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 29 Nov 2017 01:00 |
| Last Modified: | 27 Nov 2020 07:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6143 |
Actions (login required)
 |
View Item |