Implementasi Kebijakan Pemutihan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik)

Eka Putri, Vungky Novriyani (2017) Implementasi Kebijakan Pemutihan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilakukan berdasarkan semakin besarnya kebutuhan daerah untuk melaksanakan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan upaya semaksimal mungkin dalam menggali potensi-potensi sumber penerimaan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan minat Wajib Pajak salah satunya dengan memberikan intensif pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Kantor Bersama SAMSAT merupakan instansi yang dalam kegiatannya berkoordinasi dengan tiga instansi yaitu Kepolisian Daerah, UPT Dinas Pendapatan Provinsi dengan PT. Jasa Raharja (Persero). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik terutama dalam bidang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Maka dari itu, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2016 dalam hal ini adalah kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan pemutihan ini bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga mampu menafsirkan fenomena yang terjadi. Fokus penelitian ini adalah (1) Implementasi kebijakan pemutihan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016, (2) Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik untuk implementasi kebijakan pemutihan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada peningkatan prosedur pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik ketika kebijakan pemutihan dilaksanakan. Dalam hal ini, Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik hanya menambahkan waktu pelayanan saja bukan prosedur pelayanan. Ketentuan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sudah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kebijakan pemutihan, yaitu adanya faktor internal dimana membludaknya jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor sehingga menjadikan adanya keterbatasan loket. Sedangkan faktor eksternal dari Wajib Pajak itu sendiri yang mana persepsi masyarakat akan pentingya membayar Pajak Kendaraan Bermotor masih kurang memahami.

English Abstract

This research is conducted based on the greater the regional needs to implement the government of East Java Province, it is necessary efforts as much as possible in exploring potential sources of acceptance. Efforts made by the government to increase taxpayer interest one of them by providing tax intensive for Vehicle Tax. SAMSAT Joint Office is an agency that in its activities coordinate with three agencies namely the Regional Police, UPT Provincial Revenue Service with PT. Jasa Raharja (Persero). Local governments are required to improve public services, especially in the field of payment of Vehicle Tax. Therefore, the Governor of East Java issued Governor Regulation Number 44 of 2016 About Provision of Relief and Local Tax Exemption for the People of East Java Year 2016 in this case is the policy of Vehicle tax bleaching. This bleaching policy aims to alleviate the taxpayer's burden in fulfilling the payment obligations of Vehicle Taxes. This research was conducted at SAMSAT Joint Office of Gresik Regency. The type of research used in this study is descriptive research with qualitative approach, so as to interpret the phenomenon that occurs. The focus of this research is (1) Implementation of bleaching policy in East Java Governor Regulation Number 44 of 2016, (2) Constraints faced by SAMSAT Joint Office of Gresik Regency for implementation of bleaching policy. The result of the research shows that there is no improvement of service procedure of SAMSAT Joint Office of Gresik Regency when the bleaching policy is implemented. In this case, the SAMSAT Joint Office of Gresik Regency only adds service time instead of the service procedure. The provisions of the tariff of Vehicle Tax shall be governed by the prevailing laws and regulations. Constraints faced by SAMSAT Joint Office of Gresik Regency in implementing the policy of bleaching, namely the existence of internal factors in which the number of taxpayers who pay taxes on motorized vehicles makes the limitations of the counter. While the external factor of the Taxpayer itself which the public perception will be important pay the Vehicle Tax is still less understood.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIA/2017/843/051709115
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Pemutihan, Kantor Bersama SAMSAT, Pajak Kendaraan Bermotor
Subjects:	300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.27 Other taxes > 336.278 Taxes on products, services, industries
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	27 Nov 2017 06:47
Last Modified:	28 Oct 2024 08:13
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6041

Text VUNGKY NOVRIYANI EKA PUTRI.pdf Download (5MB)

Actions (login required)

View Item