Putri, Farahdyba Refitha (2017) Keabsahan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dalam segala aspeknya. Keanekaragaman dapat dibuktikan dengan suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Salah satu wujud budaya Indonesia tersebut adalah budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dasarnya adalah warisan leluhur budaya bangsa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu aspek warisan budaya bangsa (budaya spiritual) secara realistis masih hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dengan demikian penghayat selaku pemeluk atau yang menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa keberadaanya secara yuridis formal telah diakui. Namun, kepercayaan ini belum diakui sebagai agama oleh pemerintah. Banyak kendala yang dihadapi oleh para Penghayat Kepercayaan terkait kedudukan status hukum mereka di mata Negara, terutama mengenai masalah pencatatan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan Penghayat Kepercayaan. Akibatnya, para penghayat kepercayaan kerap mendapatkan penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil setempat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis mengenai keabsahan perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sunda wiwitan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sunda wiwitan berdasarkan PP nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi adalah penolakan pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil, atas dasar kepercayaan Sunda Wiwitan, bukan merupakan agama, sehingga terdapat kesenjangan antara pelaksanaan (das sein) dan pengaturan (das solen). Setelah dilakukan penelitian, ada beberapa saran yang hendaknya menjadi rujukan diantaranya, sebaiknya pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari diskriminasi,dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaanya,adanya redefinisi mengenai Agama dan Kepercayaannya,adanya lembaga khusus yang bekerja sebagai pengawas kebijakan serta kinerja dari lembaga pencatat perkawinan baik KUA maupun Catatan Sipil.
English Abstract
Indonesian people have original believe from their ancestor. Even up to now, the indigenous people are strong believers of those beliefs and the law entitles them with the believers (penghayat kepercayaan). Unfortunately, those believers suffer from discrimination by certain parties because their belief is not considered a religion. The believers encounter many problems related to their legal status in front of state, especialy on the marriage resgistration. Law number 1 year 1974 about Marriage does not regulate the marriage of those believers. As the result, the believers often suffer from rejection on marriage registration from the Civil Registration Office. Indonesia has formulated a law about the believers on Law number 23 year 2006 about population administration. Further, the marriage of the believers is also regulated under Goverment Regulation number 37 year 2007. Thus, the believers can now register their marriage in Civil Registration Office. This study used normative juridical method through legal materials in the forms of journals,documents, and literature.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/354/051711450 |
| Uncontrolled Keywords: | beliefs.marriage,believers |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 27 Nov 2017 04:19 |
| Last Modified: | 28 Sep 2020 16:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6026 |
Actions (login required)
 |
View Item |