Adam, Ade Anansada (2017) Analisis Yuridis Dasar Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Membela Bumn Berbentuk Persero Terkait Mekanisme Peradilan Perdata. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait dengan adanya ketidakharmonisan antara Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No, 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketidakharmonisan kedua Undang-Undang tersebut berimplikasi pada kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam membela Negara atau Pemerintah. Ketidakjelasan status BUMN dalam sistem pemerintahan dan status kekayaan negara dalam BUMN berbentuk persero juga mengakibatkan adanya kekaburan mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam meanisme peradilan perdata yang memiliki peran vital dalam menyelamatkan kekayaan negara. Berdasarkan ketidakharmonisan tersebut, skripsi ini mempunyai 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : 1. Apakah dasar kewenangan Jaksa Pengacara Negara dapat membela BUMN dalam perspektif Hukum Acara Perdata ?, 2. Apakah Jaksa Pengacara Negara berwenang dalam membela BUMN apabila BUMN tersebut berbentuk persero ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approachI) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis membagi sumber hukum dalam penelitian hukum ini menjadi 3 (tiga), yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian ini diperoleh penulis melalui teknik penelusuran bahan hukum dengan mengunjungi berbagai tempat yang menyediakan bahan hukum tersebut. Metode penafsiran (interpretasi) yang dipilih dan digunakan oleh penulis adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengesampingkan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (lex specialis derogat lex generalis). BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya, namun demikian sebagian besar saham BUMN dimiliki oleh negara sehingga Jaksa Pengacara Negara berwenang dalam membela BUMN dalam mekanisme peradilan perdata dalam hal penyelamatan kekayaan negara.
English Abstract
In this paper, the author raised issues related to the disharmony between Article 30 paragraph (2) of Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor with Article 1 (1) of Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates. The second disharmony of the Law has implications for the authority of the Government Advocate Office in defending the state assets. The unclear status of State-Owned Enterprises in the government system and the status of state assets in the form of State-Owned Enterprises also result in blurring of the authority of the Government Advocate Office in private judicial mechanism which has a vital role in saving the country's wealth. Based on the disharmony, this papers has 2 (two) formulation of the problem, namely: 1. What is the basic authority of the Goverment Advocate Office can defend the State-Owned Enterprises in the perspective of Private Procedure Code, 2. Are the Government Advocate Office authorized in defending State-Owned Enterprises if State-Owned Enterprises is in the form of Persero? The type of research used in this study is normative juridical. The author uses the statutory approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The author divides the sources of law in this legal research into 3 (three), namely: primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. This research is obtained by the author through the technique of tracing the legal material by visiting various places that provide the legal material. Method of interpretation (interpretation) are selected and used by the author is a grammatical interpretation and systematic interpretation. The results of this study show that Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor's Office overrides Act No. 18 of 2003 on Advocates (lex specialis derogat lex generalis). State-Owned Enterprisess as legal entities have their own assets separated from the personal wealth of their management, however most of the State-Owned Enterprises shares are owned by the state so that the Government Advocate Office is authorized to defend State-Owned Enterprisess in the private justice mechanism in the case of saving the state's wealth.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/344/051711440 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.065 Business enterprises |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 27 Nov 2017 04:00 |
| Last Modified: | 02 Oct 2020 05:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6022 |
Preview |
Text
Ade Anansada Adam.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |