Savitri, Annisa Eka (2017) Perlindungan Hukum Terkait Hak Laktasi Bagi Pegawai Wanita Dengan Status Aparatur Sipil Negara (Perbandingan Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terkait hak laktasi bagi Pegawai Wanita Aparatur Sipil (Perbandingan Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan perlindungan hak laktasi bagi Pegawai Aparatur Sipil dalam melakukan perlindungan hukum. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu : 1) Apa bentuk perlindungan hukum terkait hak laktasi bagi pegawai wanita dengan status Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 2) Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hukum terkait hak laktasi bagi Pegawai Wanita dengan status Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah maupun mendengarkan kedua bahan hukum dar media atau internet. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu : 1) Bentuk perlindungan hukum terkait hak laktasi bagi Pegawai Wanita dengan status Aparatur Sipil Negara memang tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2) Perbandingan pengaturan perlindungan hukum terkait hak laktasi bagi Pegawai Wanita dengan status Aparatur Sipil Negara. Menurut pengaturan perlindungan hukum hak laktasi terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengatur secara jelas tentang hak menyusui, namun hanya diatur pada Peraturan Pemerintah tentang cuti melahirkan. Sedangkan Perlindungan hukum hak laktasi terkait ketenagakerjaan diatur jelas dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja/buruh perempuan mendapatkan hak menyusui anaknya selama waktu terebut harus dilakukan pada jam bekerja. Kesimpulan dan saran yang diberikan penulis terkait permasalahan diatas adalah Perlindungan hukum terkait Hak Laktasi bagi Pegawai Wanita Aparatur Sipil Negara memang tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Saran yang diberikan terkait Perlindungan Hukum Hak Laktasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut adalah seharusnya pemerintah mengkaji peraturan perlindungan hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan menambahkan hak laktasi bagi Pegawai Wanita dengan status Aparatur Sipil Negara jika hal tersebut harus dilakukan selama waktu kerja dengan menyediakan ruang menyusui dan memberikan waktu untuk memerah ASI serta memberikan ASI eksklusif pada bayinya.
English Abstract
This study, the researcher raised a problem concerning on legal protection related to the rights of lactation on women working as civil servants (A Legal Comparison Based On The Law Of The Law Republic Of Indonesia Number 5 in 2014 On Civil Servant and Administrative Law of the Republic of Indonesia Number 13 in 2003 on Employment). The purpose of this study is to describe, analyze and find the protection of the rights of lactation for Civil Servants Apparatus in conducting legal protection. Based on the above problem, the researcher formulate some problems, namely: 1) how the legal protection related to the rights of lactation on women working as civil servant according to the Law of Republic Indonesia Number 5 in 2014 about the State Civil and Administrative Law of the Republic of Indonesia Number 13 in 2003 about Employment is formed? and 2) What is the comparative setting legal protection related to the rights of lactation on women working as civil servants according to the Law of Republic Indonesia Number 5 in 2014 about the State Civil and Administrative Law of the Republic of Indonesia Number 13 in 2003 about Employment?. The method of the research is normative legal research method by using legislation approach and conceptual approach. The data is collected by reading, understanding, analyzing and listening to both legal materials, media or internet. Then the data analysis is done by the literature study (library research). The results of the research have answered to the existing problems, namely: 1) The form of the legal protection related to the rights of lactation on women working as civil servants According to the Law of Republic Indonesia Number 5 in 2014 about the State Civil and Administrative. 2) The comparative setting of the legal protection related to the rights of lactation on women working as civil Servants. According to Law of the Republic of Indonesia Number 5 in 2014 about the State Civil and Administrative did not clearly regulated to breastfeed rights. However, the legal protection rights of lactation for employment in article 83 of Law of Republic Indonesia Number 13 in 2003 about employment which stated that female workers / laborers have rights to breastfeed her child during working hours. To sum up of the above problems, the legal protection related to the Rights of Lactation on wmen working as civil Servants is not clearly regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. The suggestion to the Legal Protection of Rights of Lactation for the Administrative Civil employees is supposed to be reviewed for the rules of legal protection of the Republic Indonesia Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus by adding the rights of lactation for State Administrative Civil Employees and the rule is allowed to breastfeed by providing space, let the employees to tap out milk and give exclusive breastfeeding to the baby during work hours.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/346/051711442 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor > 344.014 Specific aspects of labor (Women workers) > 344.014 4 Specific aspects of labor (Working mothers) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 23 Nov 2017 03:08 |
| Last Modified: | 18 Nov 2020 06:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5879 |
Actions (login required)
 |
View Item |