Insiawati, Ilmy Suryana (2017) Implementasi Kebijakan Izin Terkait Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian (Studi Di Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Izin Terkait Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena masih banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang tidak menggunakan instrumen perizinan yang berlaku bahkan melanggar tata ruang yang ada, dibuktikan dengan menurunnya jumlah luas lahan pertanian dari 5 tahun terakhir. Tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, implikasi hukum alih fungsi lahan pertanian tersebut serta upaya kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pelanggaran izin terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dalam hal ini yakni Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pangan dan Pertanian di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi izin terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sidoarjo belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yakni adanya peningkatan jumlah penduduk, tekanan ekonomi petani atau pemilik lahan dan penegakan hukum dari pemerintah sangat minim. Upaya kebijakan pemerintah mengenai alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan khususnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo membuat aplikasi berbasis android yang dinamakan “dekabzonita” berfungsi untuk mencari informasi-informasi mengenai pertanahan seperti zona nilai tanah, biaya perizinan, rencana detail tata ruang dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengurus apa saja yang berhubungan dengan pertanahan termasuk informasi mengenai alih fungsi lahan. Upaya kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini yakni akan ada penetapan lahan pertanian berkelanjutan sesuai dengan apa yang diundangkan yakni seluas 12.205 Ha serta pemberian insentif dan disinsentif terhadap lahan tersebut, diharapkan dapat mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi secara terus-menerus setiap tahunnya.
English Abstract
The problem discussed in this study was the implementation of policy of license related to the conversion of function of agricultural land into non-agricultural land. The topic was chosen because there were still many conversions of function of agricultural land into non-agricultural land that did not use the applicable instrument of licensing and even violated the the existing layout. It was proven by the size of agricultural land that had been decreasing in the last five years. This study aimed at describing and analyzing the factors that caused the conversion of function of agricultural land, the implication of law of conversion of agricultural land into non-agricultural land and the policy of Sidoarjo regency government in response to the violation on licensing commited related to the conversion of function of agricultural land into non-agriculture land. In this case the departments involved were the national land agency (Badan Pertanahan Nasional), regional development and planning institution (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), one way integrated service and capital investment agency (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) and food and agriculture agency (Dinas Pangan dan Pertanian) in Sidoarjo regency. The result of the study proves that the implementation of license related to the conversion of agricultural land into non-agricultural land in Kabupaten Sidoarjo has not been able to run in an optimum way. It is because of some factors which are the increasing number of people, the economic pressure of farmer or landowner and also the enforcement of the government that is very minimum. The attempt of government especially the national land agency in Sidoarjo regency regarding the conversion of function of agriculture land was by creating an android-based application called “dekabzonita” that functions to look for the information concerning land such as land value zone, the licensing cost, the detail plan of layout and it is expected to be able to help society in managing anything related to land including the information regarding conversion of function of agricultural land. The government of Sidoarjo sets the policy that there will be sustainable food agricultural land that is in line with the law which is 12.205 ha and there will be distribution of incentive and disincentive toward that land which is intended to control the conversion of land that is happening continously every year.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/349/051711445 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, KebijaImplementation, Policy, License, Conversion of Function of Landkan, Izin, Alih Fungsi Lahan Pertanian, |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.045 Regional and local community planning |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 23 Nov 2017 02:21 |
| Last Modified: | 11 Dec 2020 07:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5863 |
Actions (login required)
 |
View Item |