Jovian, Randa (2017) Analisis Reformasi Direktorat Jenderal Pajak. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Reformasi perpajakan dilatarbelakangi faktor-faktor kebutuhan kapasitas kelembagaan otoritas perpajakan menghasilkan target pajak tidak tercapai dalam beberapa tahun terakhir yang cenderung menjauh dari target pemerintah, kebutuhan anggaran, dan persepsi korupsi masyarakat, di respon dengan pembentukan tim reformasi perpajakan oleh Kementrian Keuangan, dan diperkuat dengan alternatif desain kelembagaan otoritas perpajakan menggunakan Semi-Autonomous Revenue Authority di berbagai dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis reformasi perpajakan bagian kelembagaan yang tepat secara komperhensif untuk tercapainya sasaran reformasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data di lapangan model Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis data yang akan dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah Reformasi Perpajakan oleh Kementrian Keuangan dilihat dari sisi Breadth of Reform, reform Goals, dan politik ekonomi perpajakan; dan Reformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak dilihat dari sisi reformasi birokrasi, karakteristik SARA, dan persepsi korupsi. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini adalah dilihat dari sisi Reformasi Perpajakan sudah berjalan sesuai dengan aturan dengan catatan diperlukan Menteri Keuangan untuk merumuskan koridor-koridor reformasi dan menjadi koordinator dalam membuat rencana-rencana cadangan sehingga tujuan dari reformasi perpajakan dalam meningkatkan kapasitas DJP tetap kokoh baik sebelum maupun sesudah reformasi. Penyederhanaan birokrasi dan fleksibilitas kelembagaan merupakan agenda jangka panjang, Oleh karena itu DJP memerlukan keterlibatan dari pihak swasta dan masyarakat diluar pemerintahan, sehingga penyebaran informasi dan pengawasan otoritas perpajakan dapat menjangkau dari berbagai elemen yang dapat mengurangi dependensi DJP pada intervensi politik atas fleksibilitas-fleksibilitas yang diberikan dalam rangka reformasi perpajakan untuk meningkatkan kapasitas dari otoritas perpajakan dalam kebutuhannya memenuhi penerimaan negara dari berbagai sektor dan daerah di Indonesia.
English Abstract
The tax reforms background is the factors of institutional capacity needs for the tax authorities have resulted in tax targets not achieved in recent years that tend to open out from government targets, budgetary needs, and authority perceptions of corruption, responded by the formation of tax reform teams by the Ministry of Finance, and supported by alternative Institutional design of taxation authorities using the Semi-Autonomous Revenue Authority in various countries. This study aims to describe the analysis of tax reform of the appropriate institutional part in a comprehensive way to achieve the tax reform objectives. This study used a qualitative approach with descriptive research type, with data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis used in this research is data analysis in field Miles, Huberman, and Saldana model. Analysis of data to be done that is by data collection, data reduction, data presentation, and the last drawing conclusions. The focus of this study is the Taxation Reform by the Ministry of Finance in perspective terms is the Breadth of Reform, the reform goals, and the political economy of taxation; And Institutional Reform of Directorate General of Taxation seen from the side of bureaucratic reform, characteristic of SARA, and perception of corruption. The conclusion based on the results of this study is seen from the side of the Tax Reform has been run in accordance with the regulations with the necessary records of the Minister of Finance to formulate the reform corridors and become coordinator in DGT capacity plan remains solid both before and Reformasi. The simplification of bureaucracy and institutional extension is a long-term agenda, therefore the DGT requires the involvement of private parties and communities outside the government, so that the delivery of information and oversight can be made from various elements that can reduce the DGT's dependence on the political situation over instead of given The framework of tax reform to increase the capacity of various sectors and regions in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/790/051708477 |
| Uncontrolled Keywords: | DJP, Reformasi, Badan Penerimaan Pajak |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 23 Nov 2017 01:43 |
| Last Modified: | 23 Oct 2020 03:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5849 |
Actions (login required)
 |
View Item |