Siulan, Anis (2017) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 tahun 2010 Tentang Pajak Dearah (Studi Tentang pemungutan Pajak Hotel). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berdasakan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya harus mendapakan sumber keuangan, salah satu sumber keuangan adalah pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonom, untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan mensejahterakan masyarakatnya Pemerintah Kabuapten Bojonegoro memerlukan sumber dana. Salah satu sumber dana yang dapat diperoleh adalah melalui pemungutan pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai landasan pemerintah Kabuapten Bojonegoro dalam melakukan pemungutan pajak daerah Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi peraturan daerah tentang pajak daerah khususnya mengenai pemungutan pajak hotel dilihat dari model implementasi Van Meter dan Van Horn dan kinerja dari pajak daerah khususnya mengenai pemungutan pajak hotel. Penelitian ini adalah penelitian yang mengunakan model deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data model analisis interaktif. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam proses implementasi peraturan daerah tentang pajak daerah khusunya mengenai pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bojonegoro masih terdapat permasalahan baik internal maupaun eksternal diantaranya, sumber daya petugas masih dirasa kurang, adanya Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak serta tidak melakukan pembukuan. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro harus melakukan peningkatan dalam melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, selanjutnya harus ada sanksi yang tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak secara tepat waktu
English Abstract
Based on Law Number 23 Year 2014, it is explained that regional autonomy is a right, authority, and obligation of autonomous region to regulate and manage their own governmental affairs and local society interest in the Unitary State system of the Republic of Indonesia. In carrying out its government functions, the local government must gain financial resources, one of financial resource is the region’s income. Local taxes are one of local income. Bojonegoro regency is one of the areas that got autonomous rights. To carry out infrastructure development and the welfare of society, the Government of Bojonegoro Regency requires funding sources. One source of funds that can be obtained is through tax collection. Local Regulation of Bojonegoro Regency Number 15 Year 2010 about Regional Tax is the foundation of Bojonegoro regency government in conducting local tax collection The purpose of this study is to know, analyze, and describe the implementation of local regulations on local taxes, especially on hotel tax collection seen from the Van Meter and Van Horn implementation model and the performance of local taxes, especially on hotel tax collection. This research is research that uses the descriptive model with the qualitative approach by using documentation technique, observation, and interview as tools to collect data. Data analysis used in this research is data analysis model of interactive analysis. Through this research, it can be seen that in the process of implementation of local regulations on regional taxes especially on hotel tax collection in Bojonegoro Regency, there can still be found both internal and external problems, such as the lack of official resources, the tax payers whose late in paying taxes and not doing the bookkeeping. The suggestion that can be given in this research is Local Revenue Board of Bojonegoro Regency must make improvement in disseminating to the Taxpayer, then there must be a firm sanction against Taxpayers who do not pay tax on time.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/979/051710421 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, pajak daerah, pajak hotel, Kabupaten Bojonegoro |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.4 Financial administration and budgets > 352.44 Revenue administration > 352.442 14 Revenue administration (Local administration) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 23 Nov 2017 00:31 |
| Last Modified: | 02 Dec 2020 03:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5836 |
Actions (login required)
 |
View Item |