Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dalam mewujudkan Pelayanan Prima (studi pada Kantor Kecamatan Klojen Kota Malang

Julita, Sevita Klariani (2017) Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dalam mewujudkan Pelayanan Prima (studi pada Kantor Kecamatan Klojen Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Setiap negara memiliki pemerintahan yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan penggerak dari setiap kebijakan serta mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan warga negaranya sehingga setiap warga negara memperoleh kesejahteraan. Demi kelancaran penyelenggaran pemerintahan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Namun pada kenyataanya, masih saja banyak terjadi penyimpangan serta sulitnya prosedur pelayanan sehingga pelayanan tersebut menjadi kurang efektif dan efisien, terjadinya pungutan liar serta kualitas dari sumber daya manusia yang masih kurang menghambat proses pelayanan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah berinisiatif untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan daerah. Hal itu dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kecamatan mempunyai posisi strategis bagi suatu daerah kabupaten maupun kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Lingkup yang lebih kecil membuat kecamatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal itu dikarenakan Kecamatan selalu berhadapan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelayanan publik dalam Kecamatan yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Diketahui PATEN di Jawa Timur telah mendapatkan tropi penghargaan. Namun pada kenyataanya masih saja terdapat permasalahan dalam implementasinya. Salah satunya ada pada Kantor Kecamatan Klojen Kota Malang yaitu Inovasi pelayanan penerbitan izin usaha mikro berbasis on-line yang tidak berjalan, Minimnya Pemahaman Instansi terkait, Kurang Jelasnya Peraturan Walikota Terhadap PATEN. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai implementasi PATEN sehungga peneliti dapat mengetahui serta memberikan kritik dan saran guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diambil berdasarkan data primer dan data sekunder yang mana data primer adalah data berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, lalu data sekunder adalah berdasarkan Surat xiii Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pada Camat, Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Di Kecamatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun 2017, Surat Keputusan Camat Kecamatan Klojen Kota Malang Nomor 188.451/28/35.73.02/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelementasi PATEN di Kantor Kecamatan Klojen Kota Malang menunjukkan bahwa PATEN telah berjalan dengan cukup baik dilihat dari segi sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Hal tersebut ditambah dengan hasil SKM yang menyatakan bahwa pelayanan di Kantor Kecamatan Klojen Kota Malang telah berjalan dengan cukup baik dengan mendapat nilai 81,28. Namun masih terjadi sedikit penghambat dalam implementasinya dari aspek komunikasi.

English Abstract

Every country has government that lead as policy maker and driving force each policy, and government needs to give public service in order to satisfy citizen needs. For the continuity of implementation, government decides Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 about local government. In fact, there are still a lot of irregularities and the difficulty of service procedure so that become less effective and efficient, illegal charges and less of human resources quality also lack the service process. Based on these problems, government initiate to fix the local implementation system. It has seen from Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 about Ombudsman Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 about public service and Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 about public service. If it is associated with Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 about local government, the sub-districts have strategic positions for a regency or city in organizing public services. Smaller scope makes sub-districts play an important role in the government, because sub-districts always contact directly with citizen. Public services in sub-districts are Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN in East Java have earned trophy award, but, in the real condition there is still many problems. One of them is innovation for micro business license publishing service with online basic in Sub-district Office Klojen Malang that does not properly work, less of understanding by related institutions, and lack of explanation about regulation of mayor on PATEN. Based on these problems, researcher wants to know more about the implementation of PATEN so researcher can give criticism and suggestions to increase public service to citizen. This research uses descriptive research with qualitative approach. Research data is taken based on primary data and secondary data where the primary data is interview and observation result, then secondary data is taken from Surat Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 4 Tahun 2010 about District Integrated Administration Service Guidelines, Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2015 about Partial Delegation Mayor Authority to the Sub-District Head, Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2015 about the Procedures for Licensing Services In Sub-districts, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun 2017, Surat Keputusan Camat Kecamatan Klojen Kota Malang Nomor 188.451/28/35.73.02/2016 about the formation of technical executive team Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) result Kecamatan Klojen Malang 2016. xv Research results indicates that implementation of PATEN in Sub-district Office Klojen Malang has been going well enough in terms of resources, dispositions, and bureaucratic structures. The results of SKM states that the service in the Sub-district Office Klojen Malang has been running well enough with a score of 81.28. But there are some inhibitors in implementation from communication aspects

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIA/2017/874/051709156
Uncontrolled Keywords:	Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Pelayanan Prima.
Subjects:	300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.16 Urban administration > 352.169 Suburban administration
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	21 Nov 2017 02:56
Last Modified:	30 Oct 2024 02:49
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5743

Text Sevita Klariani Julita.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item