Arganata, Muhamad (2017) Pengembangan Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Pemerintahan Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Inklusif. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengembangan Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Pemerintahan Untuk Mewujudkan Indonesia yang Inklusif. Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh adanya tindakan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Di mana mereka semua tidak mendapatkan aksesibilitas dalam pemenuhan hak-hak politiknya. Padahal hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin keberadaannya di dalam UUDN RI Tahun 1945, Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Bentuk diskriminasi terhadap hak politik para penyandang disabilitas dilatarbelakangi oleh negara dan penyandang disabilitas itu sendiri, itu semua terjadi dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimanakah dinamika pengaturan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimanakah konsep pengembangan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis preskriptif yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari konvensi internasional, deklarasi internasional, yang dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga nantinya memiliki arah dan tujuan yang jelas, dimana dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa semua tindakan diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas dapat diatasi dengan 2 konsep, yaitu pertama dibentuknya undang-undang tentang pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan sampai saat ini peraturan perundang-undangan tersebut masih belum ada, apabila ada semuanya itu masih belum aksesibel, karena dibentuk sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2011 melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD. Kedua konsep Civic Education (Pendidikan Politik) bagi penyandang disabilitas. Konsep ini menekankan bahwasannya penyandang disabilitas harus mendapatkan Pendidikan Politik pada xii pendidikan formal dan informal sehingga penyandang disabilitas akan bisa mempunyai kapasitas yang sama dengan orang normal dalam ranah perpolitikan.
English Abstract
In this thesis , writer raised problems development political education for people with disability to the world of government for realize indonesia an inclusive. The choice of this theme while such by the presence of the act of discriminating against the disability. Where they not get accessibility in fulfilling his political rights. And the political right of people with disabilities is a human right who have been guaranteed its existence in uudn of indonesia in 1945, Convention on The Rights of Persons with Disabilities, the act of no. 19 years 2011 about ratification Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Forms of discrimination against the political right the people with a disability dilatar because there by the state and people with a disability itself , it all occurred due to the absence of legislation in indonesia which regulates the fulfillment of political rights of people with disabilities. Based on it above , a piece of writing this raised formulation problems : (1) How the dynamics of arrangement political education of people with disabilities in legislation in indonesia? (2) How the development of a political education of people with disabilities to realize indonesia an inclusive? Then the writing of a piece of writing this uses the method yuridis normative with the methods statute approach, conceptual approach, and historical approach. Material law primary , secondary , and tertiary obtained writer will be analyzed with using a technique juridical analysis prescriptive which is a the method of analysis material law by conducting determine the content or meaning the rule of law of international convention , international declarations , associated with principles the formation of legislation which in turn having direction and purpose clear , where become a reference to resolve problems to legal objects study in this research. The research with the methods above , writer elicit a response on the matter that is that all the act of discriminating on the fulfillment of political rights the people with disability could be 2 the concept , namely first the establishment of the law on the fulfillment of political rights people with disability. Of this because until now legislation the are still not , if there is them still not aksesibel , because formed before indonesia ratifying the international convention about the fulfillment of rights of people with disability in 2011 through law no. 19 years 2011 about ratification crpdhasil research with the methods above , writer elicit a response on the matter that is that all the act of discriminating on the fulfillment of political rights the people with disability could be 2 the concept , namely first the establishment of the law on the fulfillment of political rights people with disability. Second the concept of civic education ( education politics ) of people with disabilities. The concept of asserts bahwasannya people with disability have to get xiii political education in formal education and informal so that people with disability will have capacity equal to normal people in the domain of politically.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/424/051711703 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.08 Jurisdiction over persons > 342 087 Groups of people |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Nov 2017 04:11 |
| Last Modified: | 01 Dec 2020 15:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5712 |
Actions (login required)
 |
View Item |