Dwi Damayanti, Fransisca Hana (2016) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG T1DAK MEMILIKI MN EDAR (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 318/Pid.Sus/2015/PN. Gpr dan Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2015/PN.Gpr). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai disparitas putusan hakim dan implikasi yuridis dari adanya disparitas putusan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terkait pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adakun pemilihan terra tersebut dilatarbelakangi oleh adanya suatu disparitas put-usan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terkait dengan ketentuan pidana pada pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dirasa tidak memenuhi tujuan hukum berupa keadilan dan kepastian hukum bagi pars terdakwa pada putusan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 318/Pid.Sus/2015/PN. Gpr dan Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2015/PN. Gpr. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana disparitas putusan hakim terkait penerapan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar? (2) Apa implikasi yuridis dari adanya disparitas putusan hakim terkait pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap terdakwa pada putusan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 318/Pid.Sus/2015/PN. Gpr dan Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2015/PN. Gpr? Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan terrier yang telah diperoleh penulis kemudian akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, dan digunakan beberapa teknik interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Dan hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas ahan yang ads bahwa dalam memut-us perkara peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar terkait dengan ketentuan pidana pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri lebih mempertimbangkan pertimbangan dari aspek yuridis dihansling_kan dengan aspe.k non yuridis, menggunakan pedoman berdasar teori pendekatan seni dan intuisi. Sedangkan implikasi yuridis terkait dengan disparitas putusan hakim dalam perkara peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar pada putusan nomor 318/Pid.Sus/2015/PN. Gpr dan putusan nomor 396/Pid.Sus/2015/PN. Gpr dinilai tidak memenuhi keadilan bagi para terdakwa pada
English Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/433/051711712 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Nov 2017 01:53 |
| Last Modified: | 29 Dec 2020 07:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5687 |
Actions (login required)
 |
View Item |