Larasati, Lentera (2016) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Dalam Pemberian Pelayanan Publik (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Urusan pemerintah daerah yang mencangkup kebutuhan masyarakat adalah sarana dan prasarana kota. Salah satu bentuk dari sarana dan prasarana kota yang perlu diperhatikan juga yakni Tempat Pemakaman Umum. Menurut data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Malang, dari sembilan TPU yang dikelola oleh pemkot, lima diantaranya sudah overload. Kelima TPU tersebut adalah TPU Samaan, Sukun gang VIII, Mergan, Gading dan Mergosono. Penelitian mengambil fokus penelitian pada TPU Samaan dan TPU Gading kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan di TPU Samaan dan Gading dan penyimpangan yang terjadi berdasarkan peraturan walikota nomor 47 tahun 2011 tentang tata cara penggunaan tempat pemakaman, pemakaman jenazah dan pemindahan jenazah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan model analisis data yang diajukan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan yakni TPU Samaan dan Gading sesuai dengan peraturan yang ada. Juru kunci dari TPU samaan tidak menyediakan pegawai untuk melaksanakan penguburan sehingga membolehkan adanya jasa swasta atau masyarakat sekitar. Tidak ada unsur bisnis dalam pelayanan yang diberikan di Pemakaman Samaan. Aparatur yang bertugas hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah tertulis. Selain itu, TPU gading menyediakan jasa untuk penggalian dengan patokan harga Rp. 800.000,- yang sudah termasuk 1 paket dengan mobil jenazah, galian, nisan, mudin dan sebagainya. Pelayanan jasa yang diberikan di TPU Gading memungut biaya tetapi tidak bersifat bisnis melainkan hanya memberikan pelayanan untuk memuaskan warga negara. Penyimpangan yang terjadi di TPU Samaan maupun Gading yakni tentang pembangunan kijing. Pengkijingan tidak bisa ditolerir lagi karena merupakan tradisi dari masyarakat untuk memberikan tanda di tanah makam bahwa merupakan saudara mereka. TPU Samaan dan Gading sama dengan TPU pada umumnya bahwa tata cara penggunaan tempat pemakaman, proses pemakaman, pemindahan pemakaman sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Ada beberapa permasalahan di TPU yakni adanya pengkijingan yang di lakukan ahli waris hanya dengan kurun waktu 40 hari sedangan dalam peraturan yang tertulis bahwa pengkijingan bisa dilakukan setelah 3 tahun pengkuburan jenazah. Pemerintah baiknya mempermudah pembangunan kijing karena merupakan hal yang umum bagi masyarakat dan merupakan tradisi yang sulit diubah meski telah tertulis aturan mengenai waktu diperbolehkannya pengkijingan.
English Abstract
Public service is an activity which is done to fulfill the needs of the service based on the legislation for the citizens towards goods, administrative service provided by the government. One of the local government’s affairs that cover people’s need is public facilities and infrastructure. The thing that needs to be concerned from the availability of public facilities and infrastructure is the graveyard land or funeral affairs. According to Department of Hygiene And Landscaping in Malang City, from nine public graveyards owned by the local government, five of them are already overload. Those five public graveyards are Samaan, Sukun Alley VIII, Mergan, Gading and Mergosono. The researcher focuses on the research at Samaan Public Graveyard and Gading Malang City Public Graveyard. The purpose of this study was to find out how the situation in TPU Samaan and Ivory and deviations by the Mayor of Malang Number 47 2011 about the Procedures For The Use Of Burial Sites, Funeral bodies and Transfer of the Bodies. This research used descriptive study using qualitative approach with data analysis model submitted by Miles and Huberman. The result of the research shows similar result in typical public graveyard where those two public graveyards use the exist regulation. The caretaker from Samaan doesn’t provide people to do the burial so it is allowed to use private sector or local people to help the heirs to carry out the funeral. There is no business element in the service provided by Samaan Public Graveyard. Civil state apparatus who work at Samaan Public Graveyard only do their job according to the written regulation. Besides that, Gading Public Graveyard provides service to dig the grave with the charge around Rp 800.000 which is including the hearse, quarrying, headstone, muezzin and the others. Even though the service provided by Gading Public Graveyard needs money it doesn’t have business element but only providing services to satisfy citizens. Samaan Public Graveyard and Gading Malang City Public Graveyard is generally the same as that ordinance the use of the cemetery, the funeral, the transfer of the cemetery is in conformity with the existing regulations. There are some problems in the Samaan Public Graveyard and Gading Malang City Public Graveyard the making of the tomb which is conducted by their heirs will be undertaken only with a span of 40 days while in the written regulations that the tomb can be done after 3 years the burial bodies. The good government facilitate the development gravestone because it is a common thing for the community and a tradition that are difficult to change despite having written rules regarding the permissibility tomb time.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/991/051710433 |
| Uncontrolled Keywords: | Pelayanan Publik, Perwal No.47 Th 2011 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Nov 2017 01:40 |
| Last Modified: | 29 Dec 2020 06:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5501 |
Actions (login required)
 |
View Item |