Wardani, Dini Panca (2017) Penyimpangan Pelaksanaan Ganti Rugi Dan Bentuk Tanggung Jawab Perdata Pemerintah Daerah Dompu Dalam Proyek Pengadaan Tanah Pemukiman Warga Desa Jala (Studi Kasus Di Wilayah Desa Jala Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan Tesis ini membahas mengenai penyimpangan pelaksanaan ganti kerugian dan pertanggungjawaban perdata Pemerintah Daerah Dompu dalam proyek pengadaan tanah untuk pemukiman warga desa Jala, yang penelitiannya dilaksanakan di Daerah Dompu tepatnya Desa Jala. Adapun tujuan dalam penulisan ialah: yang pertama untuk merumuskan dan menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemukiman warga desa Jala, yang kedua bagaimana tanggung jawab Pemerintah atas penyimpangan tersebut serta yang ketiga ialah Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab yang seharusnya oleh Pemerintah dalam proyek pemukiman warga desa Jala. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian tesis ini dapat dijelaskankan sebagai berikut: pertama, Penyebab terjadinya penyimpangan Pelaksanaan Ganti Kerugian dalam Proyek Pengadaan Tanah Pemukiman Warga Desa Jala ialah karena tidak dilaksanakannya sosialisasi dan musyawarah yang merupakan wadah untuk mempertemukan kehendak antara Pemerintah dan Masyarakat yang berkenaan dengan penggunaan objek hak atas tanah dan besaran biaya ganti kerugian dalam Proyek Pemukiman Warga Desa Jala. Tidak dilaksanakannya musyawarah berdampak pada tidak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Hal ini berarti tidak ada hubungan perdata yang lahir karena perjanjian antara kedua belah pihak, sebab tiada perjanjian tanpa kata sepakat, oleh karena itu, dalam hal tidak dilaksanakannya musyawarah antara para pihak tidak dapat dinyatakan telah terjadi perjanjian. kedua bentuk tanggung jawab perdata Pemerintah daerah Dompu bila dalam pelaksanaan proyek pengadaan tanah pemukiman warga desa Jala terdapat penyimpangan ialah Pemerintah dalam rangka menyelesaikan perselisihannya dengan masyarakat Desa Jala yang hak atas tanahnya digunakan maka harus melakukan musyawarah penetapan ganti kerugian dan Karena penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dompu memenuhi unsur perbuatan melawan hukum maka Pemerintah berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian secara materil maupun immaterial yang dialami oleh pemegang hak atas tanah sebagai bentuk dari pertanggung jawaban perdata. Dan masyarakat pemegang hak atas tanah dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak Pemerintah. Ketiga, Idealnya pelaksanaan ganti kerugian harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebab dalam Undang-undang tersebut sangat mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokrasi dan Keadilan. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengharuskan untuk dilaksanakannya tahapan-tahapan Penilaian ganti kerugian, kemudian musyawarah penetapan ganti kerugian agar tercapai kesepakatan nilai ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian yang sesuai iv dengan hasil kesepakatan kepada pihak yang berhak. Keharusan tersebut wajib dilaksanakan agar tercapai pelaksanaan ganti kerugian yang layak dan adil bagi masyarakat
English Abstract
This study discussed the abuse in the implementation of compensation and civil liability of Dompu local government in the land procurement for housing of people of Jala Village. It was conducted in Jala Village, Dompu. This study aimed at formulating and analyzing the cause of abuse in the implementation of housing project for the citizens of Jala village, and investigating the liability of government over the abuse, as well as how was the government supposed the liable for in the housing project for the citizens of Jala Village. This study used empirical juridical method with sociological juridical approach. The results of the study are: first, the cause of abuse in the implementation of compensation in the land procurement project for the citizens of Jala Village is that the socialization and forum discussion are not implemented while they function to communicate the needs of the citizens and government in relation to the use of object right over the land and the amount of compensation in the housing project for the citizens of Jala Village. The failure to hold forum discussion causes both parties to fail in coming to terms. It indicates that there in no civil relation resulted from both parties because no agreement is reached when there is no agreement from parties involved. In fact, forum discussion hold between the parties involved indicates agreement. Second, if there is abuse in the implementation of land procurement project for housing of the citizens in Jala Village, the government is liable to hold forum discussion in deciding the compensation and because the abuse done by the government of Dompu has met the criteria of act that is againts the law, the government of Dompu is liable to provide compensation in the form of material and non- material to the rightfull owner of the land. The citizens holding the right of the land can ask for compensation to the government. Third, ideally the compensation must be given based on the Law number 2 year 2012 about Land Procurement for building for public interest. It is so as that law prioritizes the principles of humanity, democracy, and justice. Based on Law number 2 year 2012 about land procurement for building for public interest obliges the implementation of stages of compensation assessment and forum discussion focusing on the amount of compensation and giving the compensation based on the amound agrred upon to the rightful party. The obligation must be done in order to provide proper and fair compensation for the citizens.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/WAR/p/2017/041709415 |
| Uncontrolled Keywords: | COMPENSATION (law), HOUSING POLICY, LAND USE |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 14 Nov 2017 02:01 |
| Last Modified: | 29 Nov 2021 07:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5406 |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (268kB) | Preview |
Preview |
Text
TESIS.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (405kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (422kB) | Preview |
Preview |
Text
JURNAL .pdf Download (371kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (456kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (729kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (164kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |