Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi

Zulfikar, Moch Reza (2017) Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Permasalahan yang terjadi di lingkup perizinan umumnya merupakan permasalahan yang klasik, yaitu ditunjukkan dengan rumitnya birokrasi yang ada, prosedur pelayanan perizinan berbelit – belit yang memakan banyak waktu dan biaya, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi telah banyak melakukan terobosan – terobosan baru salah satunya dengan menerapkan program inovasi yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan dalam PERPRES Nomor 97 Tahun 2014. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan teori – teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan, pedoman penyelenggaraan PTSP yang ditetapkan dalam PERPRES Nomor 97 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif – kualitatif dengan metode pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana implementasi PTSP di Kabupaten Banyuwangi serta faktor – faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan PTSP di DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi berjalan kurang maksimal dan kurang sesuai dengan asas maupun prinsip yang ditetapkan dalam PERPRES Nomor 97 Tahun 2014 serta pedoman penyelenggaraan PTSP dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016. Pelimpahan wewenang sudah di berikan terhadap DPMPTSP dengan adanya SOP yang jelas. Namun masih terkesan paradoks, dimana DPMPTSP tidak bisa berjalan sendiri tanpa rekomendasi SKPD terkait lainnya. Kekurangan jumlah pegawai juga merupakan faktor penghambat dalam pengurusan permohonan izin.

English Abstract

License always be related to the community both process, the cost, legal certainty, ease, and period of completion. The problems that occurred in the sphere of licenses are generally the problems that classic, namely indicated by the excessive bureaucracy that there is, procedure licensing service kink circumlocution that consuming much time and cost, and less of socialization on the community. Therefore the government Banyuwangi districts have been doing breakthrough one of them by applying innovation the one stop service program by permit services agency determined in Presidential Regulation no. 97 years 2014. This research tried to analyze the integrated one stop service in DPMPTSP of Banyuwangi by using Van Meter and Van Horn theory policy implementation, there are 6 indicators with which affect the implementation of policy, guidelines PTSP set in Presidential Regulation no.97 in 2014 and Governor regulation no. 59 years 2016. The study used is research descriptive and qualitatively with the data collection as documentation, interview, and observation the field to see how the implementation of PTSP in Banyuwangi district and factors affect. This research result indicates that the organizing ptsp in DPMPTSP of Banyuwangi less in accordance with the principle which set in Presidential Regulation No. 97 years 2014 and the guidelines PTSP in the regent no 59 years 2016. Changing authority is given to DPMPTSP with the soup clear .But it was impressed paradox , where DPMPTSP could not work alone without recommendations from other agency related. Shortages employees also a factor in the barrier permit application.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIS/2017/906/051711239
Uncontrolled Keywords: Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Perizinan
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.14 Local Administration
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 13 Nov 2017 02:06
Last Modified: 12 Oct 2020 08:11
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5308
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item