Sari, Fitri Amalia (2017) Implementasi Pengadaan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Tol Malang-Pandaan Di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat pembebasan lahan di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Malang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan warga setuju dan tidak setuju untuk membebaskan lahannya. Teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan mix of Top Down and Bottom Up. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu implementasi pembebasan lahan di Kelurahan Madyopuro tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan banyak warga yang menolak untuk membebaskan lahannya. Warga merasa nilai ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah sangat rendah. Selain itu pelaksanaan pembebasan lahan di Kelurahan Madyopuro tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Contohnya yang pertama yaitu tidak adanya musyawarah maupun negosiasi dalam penetapan nilai ganti rugi. Kemudian yang kedua tim Panitia Pengadaan Tanah tidak transparan mengeni appraisal nilai ganti rugi dan yang ketiga yaitu pengukuran lahan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tidak sesuai prosedur. Warga yang menolak bersedia membebaskan lahannya asalkan nilai ganti rugi yang diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Warga juga meminta ada etikad baik dari Tim P2T maupun Pemerintah untuk mendatangi warga dan melakukan musyawarah mengenai permasalahan pembebasan lahan tersebut.
English Abstract
This research aimed to know all the factors which hampered the land liberation in Kelurahan Madyopuro, Kedungkandang District, Malang City. Also, this research intended to understand the factors which made the villagers agree and disagree to liberate their land. The theory used by the researcher was policy implementation theory using mix of Top Down and Bottom Up approach, while the research method used was case study using qualitative approach. From the result of the research, it was known that the land liberation in Madyapuro district could not run well as there were many inhabitants who disagreed to liberate their land. They did not think that the compensation given by the Government was sufficient. Moreover, the enactment of land liberation in Kelurahan Madyapuro did not fit the UU No. 2 Th 2012 about Land Provision for public needs. One of the example was there was not either discussion or negotiation in determining the compensation value. Furthermore, the committee of Land Provision did not adopt transparency related to the appraisal of compensation value. The last, the measurement of land which was done by the committee did not follow the right procedure. The opposing inhabitants agreed to liberate their land only if the compensation given suited the real condition. They also asked for good intention from both P2T team and Government to visit and do a discussion with them about the land liberation problem.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIS/2017/916/051711249 |
| Uncontrolled Keywords: | implementasi, pembebasan lahan, ganti rugi, tanah, pembangunan tol Malang-Pandaan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 323 Civil and political rights > 323.04 Citizen participation; resistance, repression, persecution |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 09 Nov 2017 06:39 |
| Last Modified: | 04 Dec 2020 14:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5193 |
Actions (login required)
 |
View Item |