Konflik Penguasaan Lahan Ulayat (Studi Kasus Sengketa Penguasaan lahan di kabupaten Batanghari, Jambi anatar Suku Anak Dalam, Warga dan PT. Asiatik).

Ginting, Ekyn Prananta (2017) Konflik Penguasaan Lahan Ulayat (Studi Kasus Sengketa Penguasaan lahan di kabupaten Batanghari, Jambi anatar Suku Anak Dalam, Warga dan PT. Asiatik). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam di berbagai tempat dalam perkembangannya sering menimbulkan konflik, Konfik Agraria adalah konflik yang paling sering terjadi, Di Propinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Batanghari terdapat sekelompok Masyarakat Hukum Adat yang mendiami tanah hak Ulayat yaitu Suku Anak Dalam. Sejak bedirinya PT Bangun Desa Utama, sekarang bernama PT Asiatic Persada, muncul sengketa kepemilikan tanah Ulayat. HGU yang dimiliki oleh PT Asiatic Persada ternyata berada di atas tanah Ulayat Suku Anak Dalam (SAD) hal ini mengakibatkan sengketa selama bertahun-tahun antara kedua belah pihak. Masalah konflik sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi ini sudah berlangsung selama 27 tahun antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), Masyarakat Batanghari dan dengan PT. Asiatik Persada. Dalam izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Asiatik Persada memiliki kewajiban melepaskan lahan perladanagan, pemukiman, semak belukar milik masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) seluas 3.550 Ha, namun selama ini lahan tersebut diklaim oleh pihak perusahan sebagai milik perusahan dan sejak berdirinya PT. Asiatik Persada dirasakan oleh masyarakat tidak memberikan manfaat malah menjadi awal konflik sengkata dan tindak kekerasan serta pelanggaran HAM terhadap masyarakat. Masyarakat yang biasa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengambil hasil hutan malah dituduh mengambil dan mencuri dihutan milik PT. Asiatik Persada. Kasus sengketa tanah adat antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Asiatik Persada yang berlangsung lebih dari 27 Tahun belum mendapatkan jalan keluar yang berarti, proses perdamaian yang difasilitasi oleh pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak membuahkan hasil yang maksimal, pengaduan dan aksi demontrasi dari masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang meminta tanah adat mereka kembali dan meminta perlindungan hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PT. Asiatik Persada seperti tidak mendapatkan tanggapan serius. Hingga akhirnya dibentuknya Tim Terpadu sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Batanghari yang melibatkan pihak yang berkonflik, lembaga adat, unsur Badan Pertanahan, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

English Abstract

The management of natural resources in various places in its development often creates conflict. Agrarian conflicts are the most common conflicts. In Jambi Province precisely in Batanghari District, there is a group of Customary Law Community inhabiting Ulayat land that is Suku Anak Dalam. Since the establishment of PT Bangun Desa Utama now named PT Asiatic Persada, land tenure dispute over Ulayat. HGU owned by PT Asiatic Persada was located on Ulayat land, Suku Anak Dalam (SAD). This has led to many years of conflict between the two sides. The problem of land disputes conflicts that occurred in Batanghari District, Jambi Province has been going on for 27 years between the Suku Anak Dalam (SAD) community, Batanghari Community with PT. Asiatic Persada. In the permit of Hak Guna Usaha (HGU) PT. Asiatik Persada has the obligation to release the shifting cultivation, shelter and shrub land of the Suku Anak Dalam (SAD) of 3,550 Ha. But as long as the land is claimed by the company as the property of the company and since the establishment of PT. Asiatik Persada, thecommunity felt that it does not provide benefits even become the beginning of conflict of dispute and acts of violence and violation of human rights to the society. People who usually meet daily needs by taking the forest products, even accused of taking and stealing in the forest owned by PT. Asiatic Persada. The case of indigenous land disputes between the Suku Anak Dalam (SAD) community and PT. Asiatic Persada which lasted more than 27 Years has not got a meaningful way out. The peace process facilitated by the government and non-governmental organizations (NGOs) does not provide maximum results. Complaints and demonstrations from the Suku Anak Dalam (SAD) community who asked for their customary lands returned and demanded legal protection for acts of violence committed by PT. Asiatic Persada as if not getting a serious response. Until finally formed an Integrated Team in accordance with the Decree of the Regent of Batanghari Regency which involves conflicting parties, customary institutions, elements of the Land Agency, District Court, State Prosecutors, Police, local government and university

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIS/2017/818/051711152
Uncontrolled Keywords:	Konflik Agraria, sumber daya alam, Batang Hari.
Subjects:	300 Social sciences > 303 Social Processes > 303.6 Conflict and conflict resolution
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	09 Nov 2017 02:11
Last Modified:	29 Jun 2022 02:28
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5141

Text EKYN PRANANTA GINTING.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item