Analisa Penerapan National Action Plan Oleh Pemerintah Denmark Di Myanmar Tahun 2012 - 2016

Putra, Ardy Septian Trinanda (2017) Analisa Penerapan National Action Plan Oleh Pemerintah Denmark Di Myanmar Tahun 2012 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Saat ini CSR sudah berada dalam agenda politik negara dan pemerintah negara dapat menjadi penggerak dalam penerapan CSR Seperti Denmark yang sudah memulai mempromosikan CSR di tahun 1990an hingga menerapkan pendekatan internasional dengan berpartisipasi di dalam United Nations Global Compact , membuat Denmark tidak hanya menerapkan prinsip UNGC kedalam kebijakan CSR di negaranya saja namun juga ke luar negeri dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kerjasama pembangunan Kemudian di tahun 2008 parlemen Denmark (Folketinget) mengamandemen undang-undang mereka yaitu Financial Statement Act yang menjadi dasar keluarnya National Action Plan (NAP) dimana pemerintah Denmark berupaya untuk mendorong penerapan CSR dengan menerapkan prinsip UNGC. Lalu tahun 2012 pemerintah Denmark mengembangkan NAP yang lebih memfokuskan terhadap human right membuat Denmark berkomitmen penuh untuk mentaati hak asasi manusia secara nasional maupun internasional. Hal ini juga berhubungan dengan program pemerintah Denmark dalam hal kerjasama pembangunan di Myanmar. Namun melihat Myanmar sendiri juga masih dalam proses transisi menuju ke negara demokrasi dan belum bisa dipercaya untuk melaksanakan state duty to protect. Penulis akan menganalisa penerapan kebijakan National Action Plan oleh Pemerintah Denmark di Myanmar tahun 2012 – 2016 menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh Albareda dan Midttun. Penulis akan memulai dari Policy Framework kebijakan CSR Pemerintah Denmark dan langsung dilanjtukan ke Policy Implementation kebijakan National Action Plan Pemerintah Denmark di Myanmar.

English Abstract

Currently CSR is on the political agenda of the state and the government can be a driving force in the implementation of CSR such as Denmark, which started promoting CSR in the 1990s to adopt an international approach by participating in the United Nations Global Compact, has made Denmark not only applying UNGC principles into their CSR policy but also abroad and serve as a basis in conducting development cooperation Then in 2008 the Danish parliament (Folketinget) amended their law, the Financial Statement Act, which became the basis of the National Action Plan (NAP) in which the Danish government strives to encourage the adoption of CSR by applying the UNGC principle. Then in 2012 the Danish amended their NAP again to be more focused on human rights makes Denmark to fully committed to obey human rights nationally and internationally. It also deals with the Danish government's program of development cooperation in Myanmar. But seeing Myanmar itself is still in the process of transition to be a democratic country, Myanmar can not be trusted to implement ‘state duty to protect’. The author will analyze the implementation of the National Action Plan policy by the Danish Government in Myanmar from 2012 - 2016 using a concept introduced by Albareda and Midttun. The author will start from the Policy Framework of the Danish Government's CSR policy and direct it to the Policy Implementation policy of the Danish Government's National Action Plan in Myanmar.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIS/2017/645/051707930
Uncontrolled Keywords:	United Nations Global Compact, Government in CSR, Denmark, Myanmar, Kerjasama Pembangunan
Subjects:	300 Social sciences > 327 International relations
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	01 Nov 2017 01:02
Last Modified:	21 Oct 2024 06:33
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4645

Text Ardy Septian Trinanda Putra.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item