Nurashari, Aisyah (2017) Pergeseran Paradigma Regulasi Sumber Daya Air Di Indonesia Dan Implikasi Hukumnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85 /PUU-XI/ 2013 Mengenai Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pergeseran Paradigma yang terjadi di dalam Undang-undang Pengairan dan Undang-undang Sumber Daya Air dan Implikasi hukumnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XII/2013. Pergeseran paradigma terhadap regulasi sumber daya air terjadi di dalam sebuah definisi dan nilai pada fungsi air itu sendiri. Perbedaan latar belakang dibentuknya kedua undang-undang ini menyebabkan perbedaan nilai yang diterapkan dalam peraturan. Pada UU Pengairan, air berfungsi dan bernilai sosial. Sedangkan dalam UU SDAir, air sudah bergeser nilainya menjadi fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Pasca PMK No. 85/PUU-XII/2013, UU Pengairan diberlakukan kembali. Sayangnya, setelah UU SDAir dituangkan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan air minum. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: 1. Bagaimana bentuk Pergeseran paradigma terhadap regulasi sumber daya air di Indonesia?; 2. Bagaimana implikasi hukumnya terhadap pengelolaan sumber daya air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013? Kemudian penulisan karya tulis ini mengguna metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal yakni penafsiran yang digunakan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya, sehingga jelas makna dan maksudperundang-undangan yang ditafsirkan; serta penafsiran sistematis yakni penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pergeseran paradigma terjadi dikarenakan perbedaaan latar belakang. Serta tidak adanya aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pasca PMK NO. 85/PUU-XI/2013. UU Pengairan dianggap terlalu lama dan perbedaan rezim yang membuat UU tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Bebeberapa kalimat di dalam UU SDAir ada yang dikutip kembali dan dituangkan kembali ke dalam PP. Dengan carut-marutnya peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya air, Indonesia menjadi salah satu ladang investor terbesar untuk perusahaan air minum. Hal ini akhirnya melahirkan sebuah saran dalam bentuk konsep untuk mengelola sumber daya air yang berpihak kepada masyarakat.
English Abstract
On this bachelor theses, author raised issues paradigm shift that occurred in the Laws of Irrigation Water and the Water Resources Bill and the implications of the law after the decision of the Constitutional Court No. 85/PUU-XII/2013. Paradigm shift toward the regulation of water resources occurs in a definition and values on the function of the water itself. Differences in the background of the formation of both this law causes the difference between the value that is applied in the rule. In the ACT ON irrigation water function and social value. While in the ACT ON SDAir, water is already shifting the value to the function of the economic and social function. Post PMK No. 85/PUU-XII/2013, Irrigation ACT to take effect again. Unfortunately, after ACT SDAir poured back in the Government Regulation No. 121 2015 about the resurgence of drinking water. Based on the above this paper made the formulation of the problem: 1. How the form of paradigm shift toward the regulation of the water resources in Indonesia?;2. How do the implications of the law on water resources management after the decision of the Constitutional Court No. 85/PUU-XI/2013 Then the writing of this paper using normative juridical method with the approach of legislation (statute approach) and conceptual approach (conseptual approach). Primary and Secondary legal materials obtained the author will be analyzed with the use of interpretation could be grammatically i.e. the interpretation used to know the meaning of the terms of legislation with unzip it according to the Bible, the wording or saying, so clearly the meaning and intent of the legislation is interpreted and systematic interpretation the interpretation of the law as part of the entire system of legislation with the road connecting it with other laws. From the results of research with the method above, author obtain the answer to the problem is that the paradigm shift happened because resembled the background. As well as the lack of a rule in accordance with the development of the post of the Regulation No. 85/PUU-XI/2013. The ACT ON Irrigation Water is considered too long and the difference regime that makes the Act could not be applied fully. The heightened sentence in the ACT ON SDAir is quoted again and poured back into the PP. With's badly legislation and situation regarding water resources, Indonesia became one of the largest investors fields for drinking water companies. This finally gave birth to a suggestion in the form of the concept to manage water resources that sided with the communty.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/308/051710490 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.046 Government control and regulation of specific kinds of land and natural resources > 346.046 91 Government control and regulation of specific kinds of land and natural resources (Water and lands adjoining bodies of water) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 31 Oct 2017 04:47 |
| Last Modified: | 24 Oct 2020 06:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4629 |
Actions (login required)
 |
View Item |