Kurniasari, Desy (2017) Pеngеnaan Sanksi Administrasi Tеrhadap Pеlanggaran Kеtеntraman Dan Kеtеrtiban Umum ( Studi Di Kabupatеn Grеsik ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Orang atau badan dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari wajib mematuhi peraturan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, tentram, aman, dan teratur. Bagi orang atau badan dalam menjalankan aktifitasnya kedapatan melanggar peraturan ketentraman dan ketertiban umum, maka dapat dikenakan sanksi administrasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pasal 28 Ayat (1) menjelaskan bahwa pelanggaran pada Pasal 4 Ayat (5), Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 21 dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh Bupati atau pejabat yang berwenang. Adapun jenis sanksi dijelaskan pada Pasal 28 Ayat (2) yaitu peringatan lisan/tertulis, penghentian/penutupan kegiatan secara sementara maupun tetap, pembongkaran atau pengosongan dan pemindahan. Adanya peraturan daerah yang dibuat masih banyak masyarakat yang masih belum menjalankan dan mentaati peraturan daerah tersebut. Masih banyak masyarakat Kabupaten Gresik yang melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis dimana melihat suatu peraturan hukum kemudian dikaitkan dengan realita dan kebiasaan didalam masyarakat. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan diatas bahwa dapat dikatakan belum efektif dan belum berjalan sebagaimana mestinya karena masyarakat Kabupaten Gresik masih banyak melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan kurangnya teknik atau cara pembinaan yang komunikatif dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, belum dapat menekankan sanksi denda karena belum ada peraturan yang mengaturnya, kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Gresik atas perbuatan yang mereka lakukan dengan melakukan pelanggaran hukum ketentraman dan ketertiban umum.
English Abstract
Every person or departement must obey the regulation on public peace and order in doing their daily activities in order to create a save and condusive situation and condition and for the goverment to do its duties well. Administrative sanction is imposed to a person or departement that violates the peace and public order.This is regulated under article 28 paragraph (1) and (2) of Gresik’s Regional Regulation number 15 year 2013 about Peace and Public Order. Article 28 paragraph (1) states that administrative sanction can be imposed by the Regent or the authorize official to the violations on article 4 paragraph (5), article 5, article 11,article 12,article 13,article 14,article 15,article 17, and article 21. The kind of administrative sanction stated in Article 28 paragraph (2) are spoken/written warning, temporary or permanent clossure/termination of events, demolition or removal. In reality, many people in Gresik still violate the rules of public peace and order. This study used empirical juridical design with sociologycal juridical approach which evaluated a regulation to be correlated with the realities and habits in the society. The results of the study show that administrative sanction are not effectively implemented bacause many people in Gresik still violate the public peace ad order. The obstacles encountered are lack of socialization and techniques of communicative mentoring from the municipial police unit of Gresik regency, inability of decreasing the fine due to the absence of regulation governing it, and lack of the awareness from the people of Gresik so that the they keep violating the rules of public peace and order.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/307/051710489 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 31 Oct 2017 04:40 |
| Last Modified: | 05 Nov 2020 05:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4628 |
Actions (login required)
 |
View Item |