Aswan, Rizki Nandi Pinta Putra (2017) Evaluasi Kebijakan Parkir Kota Malang Tahun 2014-2015. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan parkir di Kota Malang tiap tahun makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang sebagai daerah dengan institusi pendidikan yang popular di sekitaran Jawa Timur. Perkembangan Kota Malang dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat yang menyebabkan tingkat kepemilikan kendaraan semakin meningkat dapat mempengaruhi terhadap pemilik kendaraan bermotor yang menginginkan kemudahan lahan atau ruang parkir. Tata letak kota yang baik seharusnya juga didukung dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta Sumber daya manusia (SDM) yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Kota Malang dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, menjadi unggulan pemerintah daerah untuk kemandirian fiskal. Pemerintah Kota Malang melihat sektor retribusi parkir bisa menjadi potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan dalam menaikkan harga tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015, mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Mahalnya harga tarif parkir tidak sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang mereka dapatkan. Tidak adanya lahan parkir tetap, penggunaan ruas jalan sebagai lahan parkir yang menyebabkan kemacetan, petugas parkir yang tidak memberikan karcis resmi dan masih banyaknya petugas-petugas parkir liar merupakan permasalahan yang sehari-hari kerap terjadi di Kota Malang. hal ini juga disebabkan oleh, masih lemahnya regulasi yang mengatur tentang masalah parkir di Kota Malang. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dan pendekatan studi kasus dengan metode teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara dan observasi partisipan bertujuan untuk mengetahui hasil “Evaluasi Kebijakan Parkir Kota Malang Tahun 2014-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang harus menjadi pekerjaan rumah perintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan parkir di Kota Malang. Ketersediaan lahan parkir yang cukup dan seimbang dengan volume kendaraan, Pemetaan wilayah titik parkir resmi di Kota Malang efektifnya pendapatan retribusi dan revisi terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolan parkir, yang harus mengatur secara detail perihal pengelolaan parkir, petugas parkir dan kejelasan hukum.
English Abstract
Parking problems in Malang are increasing every year in line with economic growth as a popular area with educational institution in Jawa Timur. The development of Malang from year to year shows the significant changes of the lifestyle of society. The needs for vehicles are increasing which caused the need for spacious and comfortable parking area. A good city layout should be also supported with proper parking facilities and managed by the good human resources. With high community mobility, Malang became the local government’s flagship for fiscal independence. The government of Malang sees parking retribution sector could be potential to increase district own source revenue (PAD). Local government policy and regional transportation department of Malang in increasing the tarif of retribution in accordance with regional regulation number 3 of 2015 got a lot of resistance from the people. The high price of parking rates does not match the facilities and services people get. The lack of parking space and the use of the roads cause congestion. The parking attendants do not provide the official ticket and there are still many illegal parking attendants are the basic problem that often occurs in Malang. This is also due to the weak regulation that regulates the parking issues in Malang. The method which used is descriptive method with the qualitative approach which data were obtained through observation, interviews, documentation, and reference material which was support. The aims of this research are to get data about “The Evaluation of Parking Policy of Malang City in 2014 - 2015”. The result shows that there are several important points that local government and regional transportation department need to be solved. Parking facilities should be size and managed spaces are frequently occupied, review and evaluate the city’s parking point areas, evaluate regulatory ordinances, standards, and laws based on regional regulation number 4 of 2009 which should regulate in detail the management of parking, parking attendants and legal clarity.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIS/2017/641/051707926 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Malang, Dinas perhubungan dan masyarakat. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.8 Local government |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 31 Oct 2017 02:45 |
| Last Modified: | 07 Dec 2020 07:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4606 |
Actions (login required)
 |
View Item |