Pratama, Danang Mada (2017) Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Besar (Studi Implementasi Pasal 7 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas mengenai implementasi Peraturan Walikota Kediri tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Kediri. Latar belakang permasalahan tersebut bahwa perusahaan yang ada di Kota Kediri membutuhkan adanya suatu alat komunikasi untuk menawarkan produknya kepada calon konsumen. Alat komunikasi tersebut berupa reklame. Namun, sering ditemui petugas ketentraman dan ketertiban atau Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan reklame dengan cara melepaskan dan menurunkannya karena reklame tersebut tidak mendapat izin dari pihak berwenang. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diambil adalah (1) Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Kediri? (2) Apa solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri terkait dengan Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame? Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang didukung dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Alasan pemilihan lokasi di Badan Penanaman Modal Kota Kediri adalah karena BPM merupakan instansi yang berwenang untuk menerbitkan reklame, BPM merupakan merupakan instansi baru dan di Kota Kediri terdapat banyak reklame tidak berizin. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik analisi data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara mendetail data yang diperoleh. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh jawaban bahwa pemberian izin reklame insidentil sudah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yakni Pasal 5 Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Namun, pemberian izin reklame besar belum sesuai dengan Pasal 7 karena salah satu syarat untuk melampirkan surat persetujuan pemilik yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan atas tanah dan juga Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan tidak dilaksanakan. Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi prosedur dan persyaratan perizinan , melakukan pengawasan dengan lembaga atau instansi terkait, dan mengingatkan pemohon untuk melakukan perpanjangan izin reklame, sebelum izinnya berakhir.
English Abstract
Thesis discussed on the implementation of regulation mayor Kediri about advertisement organizing in the city Kediri. Background these problems that the company that is there kediri need to a a means of communication to offer their products to potential consumers. A means of communication are in the form of ads. But,commonly encountered officers peace and order or public order police squad curb ads by means of discharge and send it down because ads was not are given permission from authorities. Based on the background above, formulation trouble taken is (1) How the implementation of regulation mayor Kediri number 7 years 2013 about advertisement organizing in the city Kediri? (2) What a solution to The barriers or obstacles faced by board of investment ( BPM ) city Kediri related to the mayor regulation kediri number 7 years 2013 about ads implementation? Writing thesis it uses the kind of research juridical empirical supported by a method of approach juridical sociological. The reasons for the selection location in board of investment city Kediri is because BPM is the authorized agency to issue ads, BPM is a agencies new and in the city Kediri there are many the ads board illegal. The kind of data that used the primary and secondary data to technique analysis of data using descriptive qualitative namely by described in detail the data collected. From the research that has been carried out obtained answers that the grant of permit was incidental ads has been in accordance with legislative regulations namely article 5 mayor regulation kediri number 7 years 2013 on licenses for the provision of advertisement. But, the licensing of large ads have not been in accordance with article 7 because one of the requirements to attach a approval the owner who gained control of the parcels and enclosing the ownership proof / mastery over the land and also a copy of the building permit not carried out. A solution that done is the socialization of the procedures and requirements licensing, conducts supervision with an institution or related government agencies, and reminded the applicant to do extensions on permits to ads, before ending the permit
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/300/051710482 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 31 Oct 2017 01:41 |
| Last Modified: | 30 Nov 2020 08:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4597 |
Actions (login required)
 |
View Item |