Rifanti, Nia Puspa (2017) Kesesuaian Pengaturan Denda Keterlambatan Jaminan Hari Tua Dengan Prinsip Dana Amanat Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai kesesuaian pengaturan denda keterlambatan didalam jaminan hari tua yang diatur dalam Badan penyelenggara Jaminan social dan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada prinsip-prinsip penyelengaraannya, penulis mencari kesesuaian denda keterlmabatan apakah sudah sesuai atau tidak dengan prinsip didalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dan di dalam praktiknya yang dilatar belakangi oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan social, Undang-undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggara Program Jaminan Har Tua. Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimana kesesuaian pengaturan denda keterlambatan Jaminan Hari Tua terkait prinsip dana amanat dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional . penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Statue Approach dan conceptual Approach . Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui intrepretasi yakni intrepretasi Sistematis. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan denda keterlambatan sebagaimana yang diatur pada pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggara Jaminan Hari Tua sesuai dengan Prinsip Dana Amanat yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004. Hal ini Karena denda keterlambatan yang juga dibayarkan oleh peserta pada saat peserta terlambat membayar iuran bulanan, akan dikembalikan lagi kepada peserta tersebut, dalam bentuk memberikan manfaat yang nantinya akan diberikan pada saat mencairkan JHT.
English Abstract
In this study authors raised concerns about the suitability of a late payment arrangements in old age stipulated in social security administering Agency and the National Social Security System. On the principles of penyelengaraannya, the author seeks to adapt fines keterlmabatan whether it is appropriate or not with the principles in the National Social Security System and in practice are motivated by Act No. 24 of 2011 concerning Security Agency social, Act No. 40 2004 concerning the National Social Security System, the Employment Minister Regulation No. 19 of 2015 on the Procedures and Terms of Payment of the Old Age Security benefits and the Indonesian Government Regulation No. 46 Year 2015 concerning Insurance Program organizers old Har. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: How can the suitability of setting fines related delays Old Age Security trust fund principle in the National Social Security System. This study uses a type of Normative Juridical research using the approach of Statue Approach and conceptual Approach. Data analysis in this research is done through intrepretation that is systematic interpretation. From the results of the study the authors obtain the answer to the above problem formulation, ie there is a match between the Fines of Delays and the Principle of Trust Funds due to the principle of trust funds to fund funds from the community which will be returned again to the participants while the fines delay in pay every month if there is late or Late paying bills BPJS Employment and penalties are later managed and returned again to participants of old age pension. So, the money / dues that will be managed eventually will be returned to the participants of social security in order to prosper and provide the maximum benefit to the participants.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/301/051710484 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 364 Criminology > 364.66 Capital punishment > 364.68 Noninstitutional penalties |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 31 Oct 2017 00:57 |
| Last Modified: | 18 Sep 2020 15:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4590 |
Actions (login required)
 |
View Item |