Jumantara, Surya Patria (2017) Implementasi Kebijakan Pembeda Oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Rohingya Pada Tahun 2012 - 2016. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Myanmar merupakan sebuah negara yang menjadi perhatian masyarakat internasional pada beberapa tahun terakhir ini. Konflik dan permasalahan identitas menjadi sebuah isu utama yang dihadapi oleh pemerintah Myanmar dalam membentuk sebuah negara yang bersatu menjadi satu bangsa yang utuh. Tidak luput dari pemberitaan bahwasannya Myanmar menurunkan kebijakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia di wilayahnya sendiri terutama terhadap etnis yang tidak dianggap sebagai etnis resmi dari Myanmar. Etnis tersebut ialah etnis Rohingya yang mana mengalami permasalahan identitas.Permasalahan identitas Rohingya di Myanmar menjadi sebuah permasalahan tersendiri dikarenakan upaya dari pemerintah Myanmar dalam membentuk sebuah pemerintahan yang terpusat. Kecenderungan pemerintah Myanmar dalam membentuk sebuah nasionalisme yang cukup agresif yang mendorong warga etnis Rakhine untuk menekan etnis Rohingya justru menjadi sebuah ancaman bagi etnis Rohingya. Pasalnya melalui pernyataan sikap dari pemerintah Myanmar bahwasannya etnis Rohingya tidak akan diterima menjadi etnis formal dari Myanmar dan berusaha untuk menekan populasi hingga mengusir etnis Rohingya keluar dari wilayah Myanmar. Pemerintah Myanmar berupaya untuk membentuk sebuah nasionalisme dengan mengesampingkan keberadaan etnis Rohingya.Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Myanmar menerapkan Geopolitic of Nationalism melalui implementasi kebijakan pembeda terhadap etnis Rohingya pada tahun 2012 hingga 2016.
English Abstract
For the last few years, Myanmar already draw the attention of the international community through their action on the minorities. Conflict and the identity issue of Rohingya being a major concern to Myanmar's government to create a union of myanmar or described as a whole nation. Myanmar already labelled as a country which frequently violate the human rights, For the last few years, Myanmar already draw the attention of the international community through their action on the minorities. Myanmar already labelled as a country which frequently violate the human rights, for the most part Rohingya is one of many minorities being targeted by Myanmar's government despite Rohingya is not recognized as part of Myanmar nation.The issue of Rohingya in Myanmar become a main concern to Myanmar's government, and they did attempt to make centralized government through the policy of otherness. The Myanmar's Government trying to make a nationalism based on the policy that oppress Rohingya using Rakhine Buddhist. Government stand against Rohingya have been strengthen by the president speech which described rohingya would not become one of them, and trying to relocate them from Myanmar. Afterward, Myanmar trying to make a nationalism without rohingya. This research will be focused on how Myanmar interpret Geopolitic of Nationalism through the implementation of policy of otherness on Rohingya in the year of 2012 until 2016.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FIS/2017/620/051707905 |
Uncontrolled Keywords: | Myanmar, Rohingya, Geopolitic of Nationalism, Nasionalisme, Kebijakan Pembeda, Rakhine |
Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.6 Policy making |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 30 Oct 2017 01:11 |
Last Modified: | 21 Oct 2024 02:29 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4508 |
![]() |
Text
Surya Patria Jumantara.pdf Download (3MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |