Trisnawati, Arini Suci (2017) Penerapan Withholding Tax Bagi Pelaku UMKM Pada Online Marketplace (Studi Kasus Qlapa.Com). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Transaksi Jual beli pada sektor online khususnya pasar online atau Online Marketplace yang terus meningkat signifikan tidak diikuti dengan perkembangan penerimaan pajak melalui sektor online. UMKM yang menjadi mayoritas penggunaan Online Marketplace dapat dilakukan pengawasan melalui sistem withholding tax. Pemerintah dapat membuka kerjasama dengan Online Marketplace untuk menerapkan sistem ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah withholding tax dapat diterapkan melalui kerja sama dengan Online Marketplace dan menganalisis bagaimana menerapkan gagasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatori, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data di lapangan model Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis data yang akan dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah Penerapan withholding tax di Online Marketplace dilihat dari sisi Mekanisme Bisnis, Mekanisme Pendistribusian Barang, dan Sistem Pembayaran; dan Mekanisme Penerapan Pajak UMKM di Online Marketplace dilihat dari sisi Pajak atas Transaksi jual beli Online dan penerapan withholding tax di OMP. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah karena telah dalam tahapan kajian di dalam pemerintah yang melibatkan 3 Kementrian yakni Kementrian Perdagangan, Kementrian Keuangan, dan Kementrian Komunikasi dan Informasi. Kajian tersebut mendalami e-commerce mulai dari model bisnis hingga sistem pembayaran yang kemudian diadopsi oleh pemerintah dalam bentuk National Payment Gateway (NPG) yang diharapkan menjadi gerbang bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan law enforcement terhadap Undang-Undang Perpajakan yang telah berlaku bagi pengusaha e-commerce yang dapat menggunakan sistem withholding tax. Namun, kebijakan pemerintah tersebut memiliki beberapa kelemahan dikarenakan biasnya batasan-batasan kewajiban dan hak untuk stakeholders pada sektor e-commerce baik dalam aspek ekonomi maupun perpajakan. Selain itu, kebijakan ini dianggap menjadi beban operasional baru bagi pelaku usaha sedangkan tidak terdapat timbal balik dari pemerintah atas kebijakan yang dapat mengancam ekosistem yang telah berjalan pada sektor e-commerce jika tidak dilakukan kajian lebih dalam tentang dampak yang akan terjadi.
English Abstract
Transactions in the online sector, especially the Online Marketplace which continues to increase significantly not followed by the development of tax revenue through the online sector. MSMEs that become the majority of Online Marketplace usage can be supervised through the withholding tax system. Government can open cooperation with Online Marketplace to implement this system. This study aims to determine whether withholding tax can be applied through cooperation with Online Marketplace and analyze how to apply the idea. This study used a qualitative approach with explanatory research type, with data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis used in this research is data analysis in field Miles, Huberman, and Saldana model. Analysis of data to be done that is by data collection, data reduction, data presentation, and the last drawing conclusions. The focus of this research is the implementation of withholding tax in Online Marketplace viewed from the side of Business Mechanism, Mechanism of Goods Distribution, and Payment System; And MSME Tax Implementation Mechanism in Online Marketplace viewed from the tax side of the Sale and Purchase Online transaction and the application of withholding tax in OMP. The conclusion based on the results of this study is that the implementation can be done by the government because it has been in the stages of study within the government involving 3 Ministries which is Ministry of Trade, Ministry of Finance, and Ministry of Communications and Information. The government study explores e-commerce ranging from business model to payment system which is then adopted by the government in the form of National Payment Gateway (NPG) which is expected to be a gateway for the Directorate General of Taxation to implement law enforcement against the Tax Law that has been applied to e- Commerce that can use the withholding tax system. However, the government policy has some disadvantages due to the bias of the boundaries of obligations and rights for stakeholders in the e-commerce sector in both economic and taxation aspects. In addition, this policy is considered to be a new operational burden for business actors while there is no reciprocal of government on policies that can threaten ecosystems that have been running in the e-commerce sector if not done a deeper study of the impact that will occur.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/946/051710388 |
| Uncontrolled Keywords: | Pajak, Withholding tax, Online marketplace |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.24 Income taxes > 336.243 Corporate income taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 23 Oct 2017 07:25 |
| Last Modified: | 13 Nov 2020 14:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4214 |
Actions (login required)
 |
View Item |