Gumelar, Agum (2017) Analisis Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Dilakukan Oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penerimaan pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu objek penerimaan pajak yang merupakan pajak dengan penerimaan terbesar yaitu pajak penghasilan. Salah satu sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam pajak penghasilan adalah withholding system dan salah satu pihak yang ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai pemotong atau pemungut pajak adalah bendaharawan pemerintah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten (KKP Banten). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungapajak penghasilan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintahotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, Untuk mengetahui hambatan yang didapatkan oleh bendaharawan pemerintah dalam melaksanakan pemotongan dan pemungutan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk mencoba mendeskripsikan tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Peneliti memilih penelitian ini karena dapat menjelaskan dan menggambarkan suatu objek yang diteliti secara sistematis sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Hasil dari penelitian pada KKP Banten menunjukan masih terdapat selisih dalam perhitungan PPh 21, PPh 22, PPH 23, PPh 4 ayat 2 jika dibandingkan dengan peraturan yang berlaku. Atas jumlah perhitungan yang tidak sesuai mengakibatkan jumlah yang disetorkan menjadi tidak sesuai. Pada pelaporan pajak terjadi keterlambatan pada pelaporan SPT PPh 22. Saran yang berkaitan dengan penerapan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah adalah kewajiban pemotongan dan pemungutan harus dilakukan dengan benar dan tertib sesuai dengan peraturan. Bendaharawan perlu meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. .
English Abstract
Tax revenues are the main source in the State Budget (APBN). One of the objects of tax revenue is a tax with the greatest acceptance is the income tax. One of the tax collection system used in the income tax is a withholding system and one party appointed by the finance minister as withholder is government treasurer. In practice there are indications of non-compliance made by the government treasurer. This research was conducted at the Port Health Office Class II Banten (KKP Banten). The purpose of this study was to determine the calculation of the withholding of income tax performed by the government treasurer, to determine the fulfillment of obligations for the tax payment of income made by the government treasurer, to determine compliance with the reporting requirements of income tax performed by the government treasurer, to know the resistance obtained by the government treasurers in implementing the withholding system. This research use descriptive research to try to describe about withholding and income tax collections were carried out by government treasurer. Researchers chose this study because it can explain and describe an object that is studied systematically in accordance with the facts obtained in the field. Results from studies on KKP Banten demonstrate that there is a difference in the calculation of income tax 21 Income tax 22, Income Tax 23, Income Tax 4 (2) when compared with the prevailing regulations. On the number of calculations that do not match the amount deposited lead become incompatible. in tax reporting there is a delay on reporting tax income 22. Suggestions relating to the application of the income tax deduction and collection carried out by the government treasurer is the obligation of withholding system must be done properly and orderly in accordance with the regulations. Treasurers need to improve understanding and accuracy in performing their tax obligations.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/939/051710381 |
| Uncontrolled Keywords: | Bendaharawan Pemerintah, Witholding Tax, Pajak Penghasilan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.24 Income taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 23 Oct 2017 04:02 |
| Last Modified: | 11 Sep 2020 15:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4172 |
Actions (login required)
 |
View Item |