Yulinda, Irul (2017) Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak mengenai Pajak Penghasilan Final di Pengadilan Pajak (Studi Kasus pada PT. YTH Tahun 2009). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Self assesment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang di berikan oleh pihak pemerintah (fiskus) kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, tetapi apabila terdapat kejanggalan dalam pelaporan pajaknya, maka pihak fiskus dapat melakukan pemeriksaan pajak. Proses pemeriksaan pajak dapat menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini kemungkinan tidak disetujui oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan persengketaan atau disebut dengan Sengketa Pajak. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pajak mengenai Pajak Penghasilan Final di Pengadilan Pajak pada studi kasus pada PT. YTH Tahun 2009. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa kepelabuhan yang mempunyai NPWP 01.061. 4-093.000. Hasil dari penelitian ini adalah: (a) penyebab utama timbulnya sengketa pajak penghasilan final pada PT. YTH adalah karena penerbitan SKPLB PPh Badan tahun 2009 dengan Nomor 00022/406/09/051/11 tanggal 14 April 2011 Tahun Pajak 2009 yang menyatakan bahwa PPh lebih bayarnya sebesar Rp. 26.547.814.559. sedangkan menurut Wajib Pajak, PPh lebih bayarnya sebesar Rp.42.925.477.313. (b) Proses banding yang dilakukan oleh PT. YTH melalui surat permohonan banding, surat uraian banding, tanggapan atas permohonan banding. Hasil dari persidangan yang telah dilakukan menghasilan bahwa permohonan Pemohon Banding tersebut dikabulkan seluruhnya. Putusan Pengadilan Pajak tersebut membuat pihak fiskus harus mengembalikan pembayaran pajak PT. YTH dan harus memberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak PT. YTH.
English Abstract
Self assesment system is a tax collection system which is given by the government (fiskus) towards taxpayer to calculate the tax payable nominal, but if there is a gaffe in reporting the tax then the government can check it. The checking process of tax can produce Tax Assessment which has been published by the Directorate General of Taxes (DGT). The Tax Assessment may be unaccepted by the taxpayer until it is be able to make a contention or tax dispute. This research discussed the implementation of tax dispute arrangement about final income tax in the tax court of PT. YTH in 2009. In addition, the company which became the research object was a company that engaged in the service field of harbor and it has NPWP in 01.061.4-093.000. The result of this research were: (a) the main cause of the final income tax dispute in PT. YTH was because the publishing of SKPLB PPh in 2009 with number 00022/406/09/051/1, date 14 April 2009, tax year 2009 which stated that the cost of PPh was overbalance as Rp. 26.547.814.559. Whereas, according to the taxpayer, the PPh was overbalance as Rp.42.925.477.313. (b) the consideration process which was done by PT. YTH through the consideration application letter, consideration commentary letter, and the conception of consideration letter. The result of the assembly stated that the request of the appelant could be accepted. The tax court’s verdict made the government had to pay back the tax payment from PT. YTH and they also should give repayment for the tax payment overbalance of PT. YTH.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/940/051710382 |
| Uncontrolled Keywords: | Sengketa Pajak, Banding, Pajak Penghasilan, Pengadilan Pajak. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.24 Income taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 23 Oct 2017 03:12 |
| Last Modified: | 18 Sep 2020 07:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4163 |
Actions (login required)
 |
View Item |