Komaryan, Frisky Prakarsa (2017) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Bidang Penanaman Modal Daerah (Studi Di Badan Koordinasi Pelayanan Dan Penanaman Modal Kota Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu bidang penanaman modal daerah di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya yang juga sebagai pelaksana kebijakan penanaman modal daerah ini dilakukan karena adanya faktor permasalahan proses penyelenggaraan dalam kaitannya dengan pelayanan perizinan bidang penanaman modal daerah sekarang ini telah dikembangkan suatu sistem pelayanan yang tujuan utamanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, terciptanya kemudahan dan mendapatkan kepastian hukum pelayanan perizinan bidang penanaman modal, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan menerapkan sebelumnya pelayanan terpadu satu atap. Dengan adanya Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengharuskan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan di jelaskan melalui Keputusan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP, maka pemerintah melalui Peraturan Walikota Kota Surabaya nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PTSP melakasanakan pelayanan perizinan terpadu bidang penanaman modal malalui sistem pelayanan terpadu satu pintu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya serta masyarakat sebagai penerima pelayanan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah SOP pelayanan perizinan bidang penanaman modal dan kebijakan perundang-undangan bidang penanaman modal daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu bidang penanaman modal daerah di Kota Surabaya sudah melaksanakan kebijakan perundang-undangan namun masih belum semua perizinan dilakukan di pelayanan terpadu satu pintu. Sedangkan dalam proses pelayanan perizinan sudah ada dampak yang dirasakan seperti alur mekanisme pelayanan yang mempermudah masyarakat melalui satu pintu. Serta mendapatkan jaminan hukum yang jelas bidang penanaman modal. Pada dasarnya melihat kenyataan tersebut tentu saja diperlukan adanya perubahan paradigma pelayanan khususnya pelayanan perizinan terpadu bidang penanaman modal daerah, agar tercipta prosedur pelayanan perizinan yang dapat dikatagorikan murah, cepat, dan jelas sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
English Abstract
The implementation of the integrated licensing service areas of investment in the city of Surabaya that was done by the Agency Coordinating services and Investing the city of Surabaya as well as implementing this investment policy carried out due to problems of organization of process factors in relation to the licensing service areas of investment now that it has developed a system of service whose main purpose is directed to increase quality of service permissions ease of creation, and get the legal certainty of service permissions fields of investing, by not reducing the conditions that must be met by applying the previous one-stop integrated services. The existence of Act No. 25 of the year 2007 on capital investment that requires organizing integrated services one door and at explain through the presidential decree number 97 Year 2014 about organizing the PTSP, then the Government through the regulation of Surabaya Mayor's number 2 Year 2016 about Organizing the licensing service melakasanakan PTSP integrated field of investing through another system of integrated service of one door. This research uses descriptive analytical methods with qualitative approach through interactive analysis models from Miles, Huberman and Saldana. This research was conducted by conducting interviews to the parties involved in the process of implementing the integrated licensing services in the Agency Coordinating services and Investing the city of Surabaya and the society as a recipient of the service. The documents used in this research is the SOP service permissions field of capital investment policy and legislation fields of investment. The results of this research show that the implementation of the integrated licensing service areas of investment in the city of Surabaya were already implement policies and legislation, but still not all licensing is done in one door integrated services. While in the process of licensing services already existing impact felt like a Groove mechanism facilitating community service through a single door. As well as getting a clear legal guarantees the field of investing. Basically see the reality that is of course needed changes the paradigm of service integrated licensing services in particular areas of investment, that created the procedure of licensing services that can be found on the cheap, quick, and obviously in accordance with the standards of public service that has been established.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/634/051708364 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan Publik, Pelayanan publik, Perizinan, Penanaman Modal. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.8 Public administration of general forms of control > 352.84 Licensing, accreditation, certification, chartering, registration; incorporation |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 19 Oct 2017 03:23 |
| Last Modified: | 07 Dec 2020 13:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4018 |
Actions (login required)
 |
View Item |