NKH, Shovia Uzlah (2017) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkawinan Tidak Dicatatkan (Studi Kasus di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perkawinan tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akta autentik. Pernikahan seperti ini tidak sah secara hukum, walaupun sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan tidak dicatatkan sudah sah berdasarkan pemahaman agama yang diyakini tanpa memikirkan segala resiko dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tidak dicatatkan tersebut. Perkawinan tidak dicatatkan menimbulkan berbagai kesulitan dan dampak buruk bagi isteri. Berdasarkan dari hasil survey, sejauh ini pernikahan yang tidak dicatatkan relatif masih dianggap sebagai suatu cara alternatif yang cepat bagi masyarakat awam dalam mengatasi permasalahan baik prosedur ataupun persyaratan pernikahan. Tanpa disadari seorang perempuan telah mengalami suatu permasalahan yang merugikan dirinya sendiri dan akan menghadapi permasalahan hukum yang rumit di kemudian hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa : (1). Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan? (2). Bagaimana implikasi yuridis tidak dicatatkannya perkawinan terhadap hak istri dan perlindungan hukumnya?. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang terkait dengan tidak dicatatkannya perkawinan di Kecamatan Wonosari. Menggunakan data primer berupa wawancara, pengamatan dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan content analysis yakni menganalisa dari sumber-sumber informasi yang didapat dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapang. Hasil penelitian terkait perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkawinan tidak dicatatkan di Kecamatan Wonosari yaitu (1). Penyebab tidak dicatatkannya perkawinan di Kecamatan Wonosari ada 2 faktor, diantaranya yg pertama adalah faktor hukum yang terdiri dari, tidak dipenuhinya persyaratan administratif, serta belum memahami peran KUA. Faktor yang kedua adalah faktor non-hukum diantaranya ialah, persepsi masyarakat bahwa perkawinan merupakan otoritas agama, rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan, kendala ekonomi, dan menghindari dari perbuatan dosa (zina). (2). Implikasi yuridis tidak dicatatkannya perkawinan di Kecamatan Wonosari, diantaranya yaitu, tidak memperoleh hak-hak dalam administrasi negara, kedudukan istri tidak diakui oleh negara, dan akses harta bersama terbatas. Sedangkan bentuk perlindungan hukum di kecamatan Wonosari juga dibagi menjadi 2 bagian yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.
English Abstract
Unregistered marriage is an unregistered marriage at the local Office of Religious Affairs (KUA) under applicable laws and regulations, so that the marriage law is presumed to have never existed, as it has no authentic proof of deed. Such marriages are not legally valid, although some people consider that unregistered marriages are legitimate based on a beliefed religious understanding without thinking of all the risks and impacts arising from such unregistered marriages. Unregistered marriage creates difficulties and adverse effects on the wife. Based on the survey results, so far the unrecorded marriage is still regarded as a quick alternative way for ordinary people to overcome the problems of either the procedure or the marriage requirements. By choosing an unregistered marriage, it is unaware that a woman has experienced a problem that is self-defeating and will face complicated legal problems later on. The formulation of the problem in this research are: (1). How is the legal awareness of marriage registration in Wonosari sub-district? (2). What is the juridical implication of the unregistered marriage of the wife's rights and legal protection?. This research method employs empirical juridical method with sociological juridical approach, which is related to unregistered marriage in Wonosari district. Using primary data in the form of interviews, observations and documents. Data analysis techniques using content analysis that is analyzing from sources of information obtained by qualitative descriptive technique that describes the data obtained in the field. Results of research related to the legal protection of the wife's rights in marriage is not recorded in Wonosari district (1). The cause of unregistered marriage in Wonosari district has two factors, one of which is a legal factor consisting of, nonfulfillment of administrative requirements, and not yet understood the role of KUA. The second factor is the non-legal factors such as, the public perception that marriage is a religious authority, the lack of public knowledge related to the importance of marriage recording, economic obstacles, and avoidance of sin. (2). The juridical implications of unregistered marriages in Wonosari district, among others, are not acquired rights in state administration, the status of wives is not recognized by the state, and access to joint property is limited. While the form of legal protection in the district Wonosari also divided into 2 parts, namely the protection of law in a preventive and repressive law protection.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/260/051709620 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 Oct 2017 04:43 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 06:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3636 |
Actions (login required)
 |
View Item |