Aliyah, Ilmi Firdaus (2017) Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Penyidik Dalam Melakukan Penangkapan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dilakukan penyidik kepolisian, dalam melaksanakan tugasnya penyidik kepolisian harus mengikuti standart operating procedure atau (SOP), salah satu tugas penyidik yang harus menggikuti standart operating procedure yaitu melakukan penangkapan, penangkapan terbagi menjadi dua jenis yaitu penangkapan dengan keadaan normal dan penangkapan dengan keadaan tertangkap tanggan. Jika penangkapan dengan keadaan tertangkap tanggan tidak membutuhkan surat izin dan surat perintah penangkapan, tetapi penangkan dengan keadaan normal harus dengan surat izin dan surat perintah penangkapan. Terjadi konflik hukum jika pengkapan dengan keadaan normal dan tidak menggunakan surat izin dan surat perintah penangkapan.Hal itu melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Konflik hukum ini menjadi isu hukum yang penting ketika tidak ada sanksi yang menghukum pihak penyidik. Tujuan penelitian ini untuk memberikan sanksi bagi penyidik yang melakukan penangkapan tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 1. Penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis normatif. Penelitian menggunakan penafsiran sistematis. Hasil penelitian bahwa penyidik harus diberikan sanksi tidak hanya sanksi administrasi tetapi juga pidana karena termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
English Abstract
This research was motivated by the problems of police investigators, in carrying out their duties. Police investigators must follow the standard operating procedure or SOP. One of the tasks of investigators that has to follow the standard operating procedure is to arrest. The arrest is divided into two types: arrest within normal circumstances and arrest of being caught in the act. Arresting in caught-in-the-act condition does not require a permit and an arrest warrant, but a n arrest under normal circumstances must be with a permit and a warrant for arrest. There is a legal conflict if the arrest is in normal condition which does not use a permit and arrest warrant. It violates the provisions of Article 18 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This legal conflict becomes an important legal issue when there are no sanctions imposed to the investigators. The purpose of this study was to provide sanctions for investigators who make arrests which does not meet the provisions of Article 18 paragraph 1. This study used normative juridical method. This study employed systematic interpretation. The results of the investigation show that investigators should be given not only administrative sanctions but also criminal sanction because it is included in violations of Human Rights (HAM).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/277/051709637 |
| Uncontrolled Keywords: | Penyidik, Penangkapan, sanksi |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.05 Criminal procedure |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 Oct 2017 03:14 |
| Last Modified: | 27 Nov 2020 11:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3623 |
Actions (login required)
 |
View Item |