Rachmayanti, Indah Septya (2017) Tinjauan Yuridis Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang Tinjau Yuridis Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak hanya dapat diubah tetapi juga dapat dicabut dengan kesepakatan bersama yaitu pasangan suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. Dalam pelaksanaanya perubahan atau pencabutan perjanjian kawin dapat merugikan pihak ketiga selaku kreditur, sehingga pertanggung jawaban seperti apa yang harus dilakukan para pihak yang membawa kerugian bagi pihak ketiga karena perjanjian kawin. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggung jawaban pasangan suami istri dan notaris terhadap pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian kawin setelah dilangsungkannya perkawinan? (2) Bagaimanakah kepastian hukum kepada pihak ketiga atas pertanggung jawaban pasangan suami istri dan notaris dalam pembuatan perjanjian kawin setelah dilangsungkannya perkawinan? Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penemuan hukum (rechtsvinding) akan di interprestasikan menggunakan metode interprestasi gramatikal, sistematis dan restriktif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga yang dirugikan harus dilakukan oleh pasangan suami istri selaku para pihak yang membuat perjanjian kawin dan notaris selaku pejabat umum yang membuat akta perjanjian kawin. Pertanggung jawaban yang harus dilakukan pasangan suami istri atas kerugian yang diderita pihak ketiga yaitu membayar ganti rugi berupa seluruh pelunasan hutang atas perubahan atau pembatalan perjanjian perkawinan. Pertanggung jawaban yang harus dilakukan notaris selaku pejabat umum yang membuat akta perjanjian kawin berupa ganti rugi materiil maupun immateril yang ketentuan jumlahnya berdasarkan keputusan hakim Pengadilan Negeri. Perjanjian kawin yang dapat diubah-ubah maupun dicabut tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Perubahan maupun pencabutan perjanjian kawin dapat memberikan kerugian bagi pihak ketiga jika para pihak pembuat perjanjian kawin beritikad buruk.
English Abstract
In this thesis the writer raised about the Juridical Review Article 29 Paragraph (4) Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage Post Decision Of The Constitutional Court Regulation Number 69/PUU-XIII/2015. The selection of the title is due to the decision of the Constitutional Court which states that the marriage agreement cannot only be changed but also can be revoked by mutual agreement namely the husband and wife and does not harm the third party. In the execution of amendment or withdrawal of the marriage agreement, it may be detrimental to the third party as the creditor, thus what kind of responsibility should be done by the parties that bring harm to third parties because of the marriage agreement. Based on this matter, this thesis raises the formulation of the problem: (1) How is the accountability the couples of marriage and notary of third parties in making the marriage agreement after the marriage? (2) How is the legal certainty to a third party for liability the couples of marriage and notary in the making of the marriage agreement after the marriage? This thesis uses the method of normative juridical with the approach of statute approach and conceptual approach. The results of legal discovery (rechtsvinding) then will be interpreted using th method of grammatical, systematic and restrictive method. From the results of research using the method abovementioned, the writer obtained answer on the matter related. That the accountability to the third pary must be done by the couples of marriage and notary as the public official making marriage agreement certificate. The accountability that must be done by the married couple on harming the third party is to pay an indemnity in a form of debt repayment for changes or cancellation of the marriage agreement. The responsibility of a notary public as a public official making a marriage certificate as in the form of material compensation as well as non-materials that the stipulation is based on the decision of the District Court judge. The marriage agreement wich can be changed or be revoked has not legal certainty. Changes or revoked of the marriage agreement may it may be detrimental to the third party if the marriage agreement parties are in bad faith.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/242/5/051709603 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 Oct 2017 02:37 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 07:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3613 |
Actions (login required)
 |
View Item |