Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna (2017) Implikasi Hukum Penetapan Hak Komunal Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertolak dari lahirnya Permen ATR/KBPN No. 10/2016 yang mempersamakan masyarakat Adat dengan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sebagai subjek hak komunal. Masyarakat Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sesungguhnya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Mempersamakan keduanya telah mengaburkan keberadaan hak ulayat sebagai hak pengelolaan, kepemilikan serta penguasaan tanah oleh masyarakat adat. Kaburnya hak pengelolaan, kepemilikan serta penguasaan tanah oleh masyarakat karena Permen ATR/KBPN No. 10/2016 tentu menimbulkan implikasi hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implikasi hukum penetapan hak komunal berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 10/2016 terhadap masyarakat Adat atas tanah ulayatnya? (2) Bagaimana Upaya penyelesaian kekaburan hukum antara hak komunal menurut Permen ATR/KBPN Np 10/2016 dengan hak ulayat? Metode penelitian: penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan konspetual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi dan teknik argumentatif dengan melakukan interpretasi bahan hukum yang kemudian dijelaskan dengan argumentasi untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian: 1. Implikasi Hukum Penetapan Hak Komunal Berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 10/2016 Terhadap Masyarakat Adat atas Tanah Ulayatnya adalah: (a) Tidak jelasnya eksistensi hak ulayat dalam tatanan hukum Indonesia; (b) Tidak pastinya kedudukan hukum hak penguasaan, kepemilikan serta penguasaan tanah masyarakat adat. (c) Hak ulayat masyarakat adat yang dibingkai dalam bentuk hak komunal merupakan bentuk penyederhanaan terhadap hak ulayat. (d) Timbulnya potensi adanya tumpang tindih antara masyarakat Adat dengan masyarakat dalam Kawasan Tertentu pada satu objek yang sama. 2. Sebagai upaya penyelesaian kekaburan hukum antara hak komunal menurut Permen ATR/KBPN No. 10/2016 dengan hak ulayat maka perlulah dilakukan upaya untuk membentuk Undang-Undang tentang Masyarakat Adat yang secara khusus mengatur tentang masyarakat Adat termasuk hak ulayatnya.
English Abstract
This research is based on the released of Ministry Regulation of ATR / KBPN. 10/2016 which likens Indigenous peoples to communities within the Specific Area as subject of communal rights. Indigenous Peoples and Communities within Specific Areas basically have very different characteristics. Equalizing both has obscured the existence of ulayat rights as rights of management, ownership and control of land by indigenous peoples. Blurred rights of management, ownership and control of land by the public due to the presence of Ministry Regulation of ATR / KBPN No. 10/2016 certainly raises the legal implications The formulation of this research problem are: (1) How the legal implication of the establishment of communal rights based on Ministry Regulation ATR / KBPN 10/2016 on Indigenous peoples over their ulayat lands? (2) How to solve legal obfuscation between communal rights according to Ministry Regulation of ATR / KBPN. 10/2016 with ulayat right? Research methods: normative juridical research with conceptual approach and statutory approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained were analyzed using interpretation techniques and argumentative techniques by interpreting the legal material which was then explained by argumentation to answer the problem of this study. Research result: (1) Legal Implication of the Establishment of Communal Rights Based on Ministry Regulation of ATR / KBPN 10/2016 Against Indigenous Peoples on their Ulayat Land are: (a) Unclear fate of customary rights in the legal order of Indonesia; (b) Uncertain legal status of tenure, ownership and control of customary land. (c) Customary rights of indigenous peoples that framed in the form of communal rights constitute a form of simplification of customary rights. (d) The emergence of potential overlap between Indigenous peoples and communities in Certain Regions on the same object. (2) As an effort to resolve the legal blurring between communal rights according to ATR / KBPN No. 10/2016 with customary rights It is necessary to establish an Indigenous Peoples Act that specifically regulates Indigenous peoples including their ulayat rights.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/241/051709602 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 Oct 2017 02:23 |
| Last Modified: | 28 Oct 2020 07:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3611 |
Actions (login required)
 |
View Item |