Ramesa, Harvi Fikri (2017) Analisis Makna Kata Keseimbangan Dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan makna kata keseimbangan dalam pasal 9 (1) UU Pengadaan Tanah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. dalam penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan dari kata keseimbangan itu sendiri, sehingga menimbulkan kekaburan hukum dan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses pengadaan tanah itu sendiri. Kemudian hal itu berdampak terhadap massifnya konflik agraria dalam bidang infrastruktur, khususnya. karena keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat tidak tercapai. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah Bagaimana analisis makna kata keseimbangan dalam pasal 9 (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder, yaitu teks-teks atau literatur yang relevan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier, kamus hukum dan kamus yang terkait. Kemudian teknik penelusuran bahan hukum ialah dengan cara mengiventarisasi dan mengklasifikasi dan disesuikan dengan permasalahan yang dibahas, yakni makna kata keseimbangan di pasal 9 (1) UU Pengadaan Tanah. Jenis analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptip analitis dan menggunakan teknik interpretasi hukum, di mana ada teknik interpretasi unutk menganalisis kata keseimbangan, yaitu; Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Sistematis, dan Interpretasi Teleologis. Hasil dari penelitian ini setelah melakukan analisis metode yang telah dijelaskan, bahwa untuk mewujudkan keseimbangan dalam pengadaan tanah harus memperhatikan tiga hal, pertama, Penghormatana terhadap hak asasi manusia (HAM). Kedua, Partisipasi Masyarakat, ketiga, Ganti Rugi yang layak dan adil. Ketiga hal tersebut merupakan suatu unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Ketiga unsur tersebut haruslah tercermin dalam segi substansial dan prosedural di proses pengadaan tanah. Secara substansial, diperlukan adanya suatu pembaruan hukum pengadaan tanah, yang termasuk juga menjelaskan makna kata keseimbangan, serta membuat peraturan pelaksana untuk melaksanakan keseimbangan tersebut. Dalam sisi prosedural, diperlukan adanya pembenahan dari segi para pelaksana pengadaan tanah, penguatan sumber daya manusianya, perubahan paradigma konflik yang terjadi, dari pendekatan represip ke pendekatan responsif dan persuasif, kemudian melakukan pengadaan tanah dengan konsep 3 in 1 Land Acquisition, untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam memahami proses pengadaan tanah.
English Abstract
This study aims to analyze and explain the meaning of the word balance in Article 9 (1) of the Land Acquisition Law. The article explains that the procurement of land for the construction of public interest takes into account the balance between development interests and the interests of the people. In the explanation of the article is not explained from the word balance itself, thus causing legal obscurity and resulting in legal uncertainty in the process of land acquisition itself. Then it affects the massive agrarian conflict in the field of infrastructure, because the balance between the interests of development and the interests of society does not realized. The formulation of the issues raised in this study is How to analyze the meaning of the word balance in article 9 (1) of Law no. 2 of 2012 on Land Acquisition for Development in the Public Interest The type of research used in this thesis is normative juridical or doctrinal law research. With the approach of legislation and conceptual approach. The type of legal material used is the primary legal material, namely the relevant legislation, secondary legal materials, the texts or literature relevant to this study, and the tertiary legal material, the relevant legal dictionaries and dictionaries. Then the technique of tracing the material of law is by way of inventory and classification and adjusted to the problem discussed, that is, the meaning of the word balance in article 9 (1) of Land Acquisition Law. Types of analysis of legal materials using analytical descriptive methods and using techniques of legal interpretation, where there are interpretation techniques for analyzing the word balance, namely; Grammatical Interpretation, Systematic Interpretation, and Teleological Interpretation. The results of this study after analyzing the methods have been explained, that to realize the balance in land procurement must be considered three things, first, the respect for human rights (HAM). Second, Community Participation, third, fair and fair compensation. These three things are interrelated elements to create a balance between the interests of development and the interests of society. Then that balance must be reflected in substantial and procedural terms in the land procurement process. Substantially, there is a need for a legal reform of land procurement, which also includes the meaning of the word equilibrium, and establishing implementing regulations to implement the balance. In the procedural aspect, there is a need for improvement in terms of land procurement implementers, strengthening of human resources, changing the paradigm of conflict, from repressive approach to responsive and persuasive approach, then procuring land with the concept of 3 in 1 Land Acquisition, to facilitate the stakeholders Interest in understanding the land acquisition process.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/267/051709627 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.02 Law of public property > 343.025 Real property > 343.025 2 Acquisition |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 Oct 2017 01:21 |
| Last Modified: | 30 Nov 2020 03:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3605 |
Actions (login required)
 |
View Item |