Dipo, Nur Muhammad Pandu (2017) Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Istri Akibat Pembatalan Perkawinan Ba’da Dukhul Karena Suami Berpoligami Tanpa Ijin (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.Bkl). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Poligami tanpa ijin semakin banyak dalam masyarakat yang akhirnya dibatalkan melalui putusan pengadilan seperti contoh putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 0360/Pdt.G/2013/PA.BKL, didalam putusan tersebut perkawinan yang dibatalkan adalah ba’da dukhul yang menyebabkan istri sangatlah dirugikan karena ketidak perawanannya sedangkan statusnya kembali menjadi belum kawin, hal ini akan menyebabkan timbulnya permasalahan dikemudian hari ketika ia dikemudian hari akan kawin lagi dengan pihak lain, Seperti contoh Pertama Pada kasus Divia (18) salah satu warga medan yang diceraikan oleh suaminya Joni (36) setelah dua minggu usia perkawinannya dengan alasan si istri (Divia) sudah tidak perawan lagi ketika dinikahinya sedangkan didalam kartu identitasnya/ KTP tertulis belum kawin, Kedua Orisinalitas pada proposal penelitian saya yang berjudul Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Ketidakgadisan (Analisis Putusan Nomor : 019/Pdt.G/2007/PA.Bks). Ketiga yakni Bupati Garut (Aceng Fikri) yang menceraikan istrinya (Fani Oktara) karena tidak perawan. Maka sudah selayaknya istri tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum yang perlu diatur menurut peneliti ada 3 (tiga macam) pertama pemberian surat keterangan oleh hakim kalau ketidakgadisannya tersebut agar tidak ada salah sangka dikemudian hari ketika istri tersebut telah menikah dengan pihak lain, kedua yaitu pemberian nafkah sementara waktu kepada istri yang dibatalkan perkawinannya tersebut dan ketiga yaitu perlunya pengaturan tentang masa iddah kepada istri tersebut
English Abstract
There are many cases of polygamY in society that are cancelled through court decisions such as the decision of Religious Court No. 0360 / Pdt.G / 2013 / PA.BKL. In that decision, the mariage cancelled was ba’da dukhul´ which put the wife at disadvantage for her being not virgin while her status became not-married. This would cause problems when the woman wished to marry another man. The example of this was the case of Divia (18) from Medan who was divorced by her husband, Joni (36) only after 2 weeks of marriage for the reason that the wife was no longer a virgin while her ID wrote her status of being not married / single. The second example is the originality of this proposal entitled the marriage cancellation for the reason of the wife being not virgin (the analysis on the decision: 019/Pdt.G/2007/ PA.Bks.). The third is the case of Garut’s Regent (Aceng Fikri) who divorced his wife (Fani Oktara) for her being not virgin. Thus, the wife deserves to have proper legal protection. This research used normative juridical method with statute and conceptual approaches. The results of the study show that there are three kinds of legal protection need to be provided which are: the issuance of letter of reference stating that a woman is not virgin to be used later for when the woman wants to remarry, the provision of temporary alimony, and the need of arrangement of iddah period to the wife.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/272/051709632 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions > 346.016 6 Divorce, annulment, separation > 346.016 63 Support |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 Oct 2017 06:44 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 06:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3588 |
Actions (login required)
 |
View Item |