Drago, Ivan (2017) Makna Keterwakilan Warga Negara Dalam Pengaturan Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/PDT.G/LH/2016/PN PLK). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Citizen Lawsuit telah diakui sebagai salah satu gugatan perwakilan yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk menuntut penyelenggara negara. Dalam hal ini kedudukan hukum penggugat dalam Citizen Lawsuit adalah wakil/representator dari Warga Negara Indonesia yang mengalami kerugian hak. Namun dalam ketentutannya penggugat tidak diwajibkan untuk memberikan Notifikasi/Pemberitahuan kepada pihak yang diwakilinya. Dengan adanya ketentuan tersebut maka besar kemungkinan, penggugat dalam gugatan Citizen Lawsuit merupakan pihak yang tidak berkepentingan. Dampak negatif selanjutnya, suatu perkara yang telah dputus, dapat digugat kembali dengan pokok perkara yang sama, tergugat yang sama, pada tingkat pengadilan yang sama, namun dengan penggugat yang berbeda. Sehingga dalam memecahkan masalah tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan makna keterwakilan warga negara yang sesungguhnya, barulah kemudian dapat dikaji norma seperti apa yang relevan untuk meminimalisir implikasi negatif tersebut diatas. Dalam meneliti permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, dengan metode pendekatan konsep dan kasus. Dalam ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Penggugat dalam Citizen Lawsuit dimaknai sebagai wakil daripada kepentingan umum. Lebih lanjut Mahkamah Agung memberi tafsir terhadap kepentingan umum tersebut sebagai kerugian hak yang dialami oleh warga negara akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Disinilah terjadi masalah, karena penggugat dimaknai sebagai wakil dari hak warga negara, maka penggugat (representator) tidak perlu memberikan notifikasi kepada pihak yang diwakilinya. Padahal menurut teori subjek hukum warga negara dikategorikan sebagai subjek hukum Natural Person yang dapat mempertahankan hak dan memenuhi kewajibannya secara sendiri. Karenannya subjek hukum inilah yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya suatu tuntutan hak atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian seharusnya pemaknaan keterwakilan warga negara dalam pengaturan Citizen Lawsuit, bukanlah penggugat yang bertindak mewakili hak warga negara, melainkan penggugat bertindak mewakili Warga Negara sebagai subjek hukum.
English Abstract
In the Decree of the Chief Justice Number 36 / KMA / SK / II / 2013 on the Implementation of Guidelines for Handling of Environmental Cases, the Citizen's lawsuit has been recognized as one of the legal remedies which can be done by the State of Indonesia to represent another Indonesian citizen experiencing loss of rights Due to unlawful acts committed by the government. From here it can be concluded that a lawsuit in a lawsuit in Citizen Lawsuit is a representative / representative of Indonesian Citizens who suffered a loss of rights. However, in pledge the plaintiff is not required to provide Notification / Notification to the party he represents. Given these provisions, it is likely that the plaintiff in the lawsuit lawsuit is an unauthorized party. The further negative impact of a verdict that has resulted in legal force, may be challenged again by the same principal matter, the same defendant, at the same court level, but with different plaintiffs. In this case, the first thing to do is to find the meaning of representation of citizens, then later can be reviewed what the relevant norms to minimize the negative implications above. In this case, the authors use the type of Normative legal research, with the method of concept approach and case. In the provisions of the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court on the Handling of Environmental Cases The Plaintiff in Citizen's claim is interpreted as the representative of some of the public interest. Furthermore, the Supreme Court gives interpretation to the public interest as a loss of rights occurring by citizens due to environmental damage and pollution. This is where the problem occurs, because the plaintiff is interpreted as a representative of the rights of citizens, the plaintiff (representator) does not need to give notification to the party he represents. Relax under the law of the subject of a legal state categorized as subject of Personal law which can defend its rights and fulfill its obligations on its own. Because of what legal subject to determine whether or not there is a right to the right to exist. Therefore, it should mean the representation of citizens in the arrangement of Citizen Claim, few plaintiffs acting on behalf of citizens' rights, the plaintiff.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/253/051709613 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.07 Trials > 347.077 Judgements |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 Oct 2017 02:50 |
| Last Modified: | 09 Oct 2020 02:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3555 |
Actions (login required)
 |
View Item |