Karunia, Ichsan Panji (2017) Penerapan Honorarium Notaris Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Honorarium merupakan hasil dari jasa yang diterima oleh seorang notaris dan merupakan haknya. Honorarium tersebut telah diatur didalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun tidak mengatur secara spesifik mengenai tarif minimal untuk setiap akta yang dibuat oleh notaris. Hal tersebut menyebabkan bagi para klien untuk membandingkan tarif dari para notaris di Kota Malang. Hal ini berkaitan dengan kode etik notaris yang telah diatur oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia mengenai notaris dilarang menetapkan tarif yang lebih rendah. Tentunya tindakan notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan aturan kode etik organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian sumber data merupakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya untuk menganalisi permasalah hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif honorarium di Kota Malang ada perbedaan dan tidak seragam hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan organisasi Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang Raya untuk standarisasi minimal tarif honorarium notaris di Kota Malang. Sering kali notaris dihadapkan dengan klien yang selalu membandingkan tarif dengan notaris lain. Faktor yang menyebabkan notaris menurunkan tarif antara lain kondisi sosial dan ekonomi klien, sanksi yang kurang memaksa dan memberikan efek jera sehingga notaris dapat mengesampingkan itu demi mendapatkan klien dan rendahnya moral serta kualitas seorang notaris tersebut. Selanjutnya notaris yang melanggar ketentuan dari Kode Etik notaris dijatuhi sanksi awal dengan teguran yang sifatnya ada pembinaan terhadap notaris tersebut. Namun penegakan sanksi dalam kode etik di Kota Malang masih kurang memaksa dan kurang tegas dalam penegakannya serta pengawasan dalam pelaksanaan kode etik kurang baik.
English Abstract
Honorarium is the result of services received by a notary and is his right. The honorarium has been regulated in Subsection 36 of Law Constitution Number 30 Year 2004 About a notary's office. However, it does not specify the minimum rate for each deed made by a notary. This causes for clients to compare rates from notaries in Malang. This relates to a notary code of ethics which has been regulated by the Indonesian Notary Bond Organization concerning a notary is prohibited to set a lower rate. Of course, notary actions that violate the provisions can be given sanctions in accordance with the provisions of the rules of ethics of the organization. The research method used in this thesis research is empirical law research with sociological juridical approach method. Then the data source is the primary data and secondary data with data collection techniques through interviews and further documentation to analyze the legal issues. Based on research results, it can be concluded that the application of the fee rates in Malang there are differences and not uniform it is due to lack of agreement Indonesian Notary Association organization Malang Regional Committee for standardization minimal honorarium rates notary in Malang. Often a notary is confronted with a client who always compares the rates with other notaries. Factors that caused it to lower fare notary among other social and economic conditions of the client, sanctions that are less coercive and deterrent effect so that a notary can override it to get clients and the low morale and the quality of a notary. Furthermore, a Notary who violates the provisions of the Notary's Code of Conduct shall be subject to initial sanction with a reprimand that is in nature guarded by the notary. But the enforcement of sanctions in the code of ethics in the city of Malang is still less forceful and less assertive in its enforcement and supervision in the implementation of code of ethics less good.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.002 3/KAR/p/2017/041705338 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES - FEES, NOTARIES |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.002 Miscellany > 346.002 3 Private law as a profession, occupation, hobby |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 19 Jul 2017 06:14 |
| Last Modified: | 11 Nov 2022 03:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/354 |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (383kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.I.pdf Download (110kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.II.pdf Download (104kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.III.pdf Download (237kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB.IV.pdf Download (25kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (35kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |