Hadjarati, Rachmad (2017) Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Melalui Pemberlakuan Prinsip Judicial Liability. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelanggaran hukum yang terjadi dalam suasana penegakan hukum yang tidak kondusif menjadi tanggung jawab para penegak hukum dalam negara hukum itu sendiri. Kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman adalah satu dari beberapa unsur penting dalam negara hukum; dalam upaya penegakan hukum. Ketika kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum itu terganggu, negara hukum akan dipandang gagal dalam mewujudkan apa yang dimaksud negara hukum; menggambarkan kemudian pentingnya unsur tersebut. Korupsi menjadi salah satu hadangan dalam perjalanan negara hukum ini.. Korupsi adalah salah satu ancaman besar negara berkembang seperti Indonesia. Model pertanggungjawaban dalam hukum ketika hakim melakukan kesalahan dalam hal teknis yudisial, yang kemudian dibagi menjadi dua model yang sedang berlaku di dunia sekarang ini. Model Inggris/Amerika Serikat dan Model Jerman/Belgia Ada perbedaan mengenai hal ini antara sistem Inggris/Amerika Serikat dan Model Jerman/Belgia, yang akan dibahas berikut ini. Dalam sistem Inggris/Amerika Serikat, tanggung jawab perbuatan melawan hukum (tort) adalah personal sifatnya, dan hakim dengan sendirinya bertanggung jawab terhadap ganti rugi. Dalam model Jerman/Belgia yang akan didiskusikan lebih lanjut, hakim dianggap sebagai organ negara, dan tanggung jawab hukum pertama kali harus melekat pada negara. Keuangan negara kemudian yang harus menanggung setiap kerugian yang ditimbulkan. Karena semakin besarnya tanggung jawab kekuasaan kehakiman, maka tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas semakin didesak oleh masyarakat. Apalagi dengan didukung kenyataan tentang merebaknya berbagai kasus korupsi dalam dunia kehakiman dalam beberapa tahun terakhir, semakin mendesak untuk menerapkan model Judicial Liability. Penulis kemudian mencoba merumuskan dua masalah yang coba dikaji yaitu bagaimana urgensi penerapan konsep Judicial Liability di Indonesia dan bagaimana konsep Judicial Liability yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menganalisis undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu di Indonesia maupun negara-negara yang telah menerapkan, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundangan, dan pendekatan perbandingan. Referensi yang ada kemudian dianalisis dengan interpretasi gramatikal dan sistematis dengan menafsirkan bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan, mengaitkannya sesuai dengan konteks dan mengkaji kaitannya dengan peraturan perundangundangan lain yang masih dalam satu sistem sehingga dapat merumuskan formula pengaturan yang tepat. xi Dalam penelahaan di bagian pembahasan, penulis menemukan beberapa fakta hukum yang sebenarnya mendukung untuk Indonesia menerapkan konsep ini. Tentunya dengan menyesuaikan sistem hukum di Indonesia. Dengan menafsirkan kembali kemerdekaan hakim, imunitas, dan juga kaitannya dengan independensi hakim, pertanggungjawaban hakim perlu dibahas kembali apabila dikaitkan dengan kerugian hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan keadilan. Menilik dua model Judicial Liability yang berlaku di dunia saat ini, kemudian berkaca pada sistem pengawasan yang sudah diterapkan oleh Indonesia melalui lembaga negara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, penulis merumuskan konsep kerjasama antara kedua lembaga dan merevitalisasi beberapa kewenangan Kejaksaan Agung yang sebenarnya bisa mendukung konsep ini dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung.
English Abstract
Law violations that occur in an atmosphere of non-conducive law enforcement are the responsibility of law enforcers within the rule of law itself. The independence of judicial power institutions is one of several important elements in the rule of law; In law enforcement efforts. When the judicial power of a jurisdiction is disrupted, the rule of law will be deemed unsuccessful in realizing what constitutes a state of law; Illustrates the importance of that element. Corruption is one of the obstacles in the journey of this state of law. Corruption is one of the major threats of developing countries such as Indonesia. The model of accountability in the law when judges make a mistake in judicial technical matters, which is then divided into two prevailing models in today's world. British / American Model and German / Belgian Model There is a difference between this system between the UK / USA and the German / Belgian Model, which will be discussed below. In the UK / United States system, the responsibility of tort is personal, and the judge is automatically liable for damages. In the German / Belgian model to be discussed further, the judge is considered a state organ, and legal responsibility must first be attached to the state. State finances then have to bear any losses incurred. Because of the greater responsibility of the judicial authorities, the demand for increased accountability is increasingly urged by society. Especially with the fact that there has been an outbreak of corruption cases in the world of justice in recent years, it is increasingly urgent to apply the Judicial Liability model. The authors then try to formulate two issues that try to examine how the urgency of applying the concept of Judicial Liability in Indonesia and how the concept of Judicial Liability in accordance with the legal system in Indonesia. The author uses normative juridical research methods that analyze applicable laws and regulations, both in Indonesia and countries that have applied, with conceptual approaches, approaches to legislation, and comparative approaches. The existing references are then analyzed by grammatical and systematic interpretations by interpreting the sounds of legislation, linking them in context and examining their relation to other legislation that is still in one system so as to formulate appropriate regulatory formulas. In the discussion in the discussion section, the authors found some legal facts that actually support Indonesia to apply this concept. Of course by adjusting the legal system in Indonesia. By reinterpreting the independence of judges, immunities, as well as their relation to the independence of judges, the accountability of judges needs to be discussed again when it is associated with the impairment of the constitutional rights of citizens to obtain justice. Judging by the two models of Judicial Liability prevailing in the world today, then reflecting on the oversight system already implemented by Indonesia through the state institutions of the Judicial Commission and the Supreme Court, the authors formulate the concept of cooperation between the two institutions and revitalize some of the powers of the Attorney General that can actually support this concept From within, either directly or indirectly.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/240/051709601 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.08 Jurisdiction over persons > 342.088 Government liability |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 Oct 2017 01:56 |
| Last Modified: | 12 Oct 2020 03:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3536 |
Actions (login required)
 |
View Item |