Rahman, Gilang Prasetyo (2017) Konstruksi Pengaturan Benda Jaminan Fidusia Yang Berada Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permalahan hukum Konstruksi Pengaturan Benda Jaminan yang Berada di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Pemilihan tema dalam penelitian ini adalah dikarenakan adanya peraturan yang terdapat pada pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengijinkan bahwa benda yang berada di luar negeri dapat dijadikan sebagai benda jaminan fidusia. Meski sudah diatur didalam pasal tersebut, tidak adanya peraturan lebih lanjut untuk mengatur tentang peraturan benda jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi oleh debitur yang objeknya berada di luar wilayah negara. Adanya kekosongan hukum membuat kreditur tidak dapat melaksanakan mengenai tata cara dalam tahap eksekusi terhadap benda jaminan milik debitur. Penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah yuridis normatif yang dimana penelitian ini fokus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait serta memberikan konsep baru yang relevan untuk menjawab isu hukum dan melakukan kajian kepustakaan atau bahan sekunder berupa buku yang berkaitan dengan isu hukum mengenai pengaturan tentang eksekusi benda jaminan fidusia di luar negeri. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan terhadap perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Perundang-undangan yang ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 11 ayat (2). Memberikan konsep tentang pendaftaran serta eksekusi benda jaminan fidusia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia. Tidak adanya aturan mengenai tata cara eksekusi benda jaminan di luar wilayah Republik Indonesia , maka penulis ingin menuliskan alasan kenapa aturan ini harus dibuat serta memberikan konstruksi pengaturan tentang cara eksekusi benda jaminan di luar negeri. Alasan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan atau kepastian hukum terhadap kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi benda jaminan milik debitur. Dalam hal ini sebagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa tidak berlakunya hukum nasional di luar wilayah negara membuat terkendalanya tahapan eksekusi objek jaminan fidusia. Dengan melakukan kerjasama internasional dengan multirateral, bilateral semua dapat dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan pendaftaran dan eksekusi objek jaminan fidusia. Dilakukannya penelitian ini, penulis berharap bahwa pendaftaran dan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia dapat diatur di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia atau Peraturan pelaksananya.
English Abstract
In this thesis, the writer raised the legal defaults of Arrangement Construction of Warranty Objects Beyond the Territory of the Republic of Indonesia. The selection of the theme in this study is due to the regulations contained in Article 11 paragraph (2) of Law o. 42 of 1999 on Fiduciary Warranty which allows that objects located abroad can be used as fiduciary security objects. Although it has been regulated in that article, the absence of further regulations to regulate the regulation of fiduciary security objects in case of default by the debtor whose object is outside the territory of the state. The existence of a legal vacuum makes the creditor unable to enforce the execution stage of the debtor's property. The research written by the researcher is a normative juridical where the research focuses on reviewing legislation or related documents as well as providing new concepts that are relevant to address legal issues and conduct the study of literature or secondary materials in the form of books relating to legal issues concerning the regulation of the execution of fiduciary warranty objects abroad. The approach used are Statute Approach and Conceptual Approach. Legislation reviewed is Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Warranty especially Article 11 paragraph (2). Providing the concept of registration and execution of fiduciary security objects located outside the territory of the Republic of Indonesia. In the absence of rules on the procedure for execution of collateral objects outside the territory of the Republic of Indonesia, the writer wants to write the reasons why this rule should be made as well as provide construction the way of execution of collateral objects abroad. The reason is to provide protection or legal certainty to the creditor if the debtor has defaulted then the creditor is entitled to execute the collateral objects of the debtor. In this matter as legislation in Indonesia that the non-enforcement of national law outside the territory of the country is to make the registration stages and the execution of fiduciary objects. Perform international cooperation with multilateral, bilateral all can be done with the aim to implement the registration and execution of fiduciary security object. By doing this research, the writer hopes that the execution of fiduciary objects outside the territory of the Republic of Indonesia may be regulated in Indonesia, governed by the Fiduciary Warranty Law or the Regulation of Execution.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/214/051709575 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.05 Inheritance, succession, fiduciary trusts, trustees > 346.059 Fiduciary trusts |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 09 Oct 2017 08:09 |
| Last Modified: | 30 Nov 2020 05:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3447 |
Preview |
Text
Rahman, Gilang Prasetyo.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |