Analisis Yuridis Makna Kesusilaan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Istigfara, Fitriyana (2017) Analisis Yuridis Makna Kesusilaan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan tentang kekaburan hukum makna kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata “kesusilaan” dalam pasal tersebut menjadi letak permasalahan, dimana tidak ada penjelasan secara jelas tentang definisi yang di maksud dengan kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan yaitu apa makna kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Dan Apakah kriteria tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Hasil penelitian menunjukan bahwa makna kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara tegas. Sifat objek (kesusilaan) tidak dapat diartikan karena tidak ada ketentuan yang mengatur lebih jelas. Hanya pengertian mengenai perbuatannya saja yang ada di dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Begitu pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Pornografi tidak menjelaskan kesusilaan secara tegas karena perumusan melanggar kesusilaan bersifat abstrak atau multitafsir. Sehingga untuk mengetahui makna kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik doktrin atau pakar hukum tentunya dapat dijadikan acuan.

English Abstract

This study discusses the problem of vagueness in the meaning of moral law in Article 27 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction. The word “morality” in the article is the problem since there is no clear definition of it. Based on the case, the research problem formulated are “what is the meaning of morality in Article 27 paragraph (1) on Information and Electronic Transaction? And What are the crime-act criteria set out in the article 27 paragraph (1) on Information and Electronic Transaction? The results of research indicated that the meaning of morality in Article 27 Paragraph (1) on Information and Electronic Transactions is not explained explicitly. The nature of the object (morality) can not be interpreted because there are no clearer regulation provisions because only the definition of the action is explained in the article 27 paragraph (1) om Information and Electronic Transaction. Similarly, the Criminal Code, Film Act, Telecommunications Law and Pornography Act do not explain morality explicitly because the formulation of violating morality is abstract or multi interpretations. So, to know the meaning of morality in Article 27 Paragraph (1) on Electronic Information and Transaction Law, the doctrine or law experts can be used as a reference.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2017/224/051709585
Uncontrolled Keywords:	Makna kesusilaan, media sosial, cyber crime
Subjects:	300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.026 8 Specific crimes and classes of crime (Business, financial, professional offenses)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	09 Oct 2017 04:01
Last Modified:	30 Nov 2020 17:20
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3411

Text Fitriyana Istigfara.pdf Download (7MB)

Actions (login required)

View Item