Konflik Norma Perundang-Undangan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Rachmaniarani, Putri Intan (2017) Konflik Norma Perundang-Undangan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk daerah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2014 berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan, di mana pada Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.” Terjadi konflik norma perundang-undangan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberian izin usaha pertambangan. Dalam penyelesaian konflik norma perlu melihat amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang mengatur lebih lanjut arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.

English Abstract

Article 8 of Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining regulates the authority of local government in issuing business license for Mineral ang coal mining in a certain area. In 2014, Law number 23 year 2014 on Local Government, regulated the administration of government affairs in which the article 14 paragraph (1) states that "the administration of government affairs in the sectors of forestry, marine, and energy and mineral resource is shared between the central government and local government.” There was a norm conflict of law in the local government authority in issuing business license for mining. The norm conflict settlement in normative law research using statute and case approach needed to refer to the provision of the People’s Consultative Assembly number IX/MPR/2001 about renewal of Agrarian and Natural Resources management, which regulated the direction of policy on natural resource management.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2017/228/051709589
Uncontrolled Keywords: Konflik norma, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, izin usaha pertambangan mineral dan batubara, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001.
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 09 Oct 2017 03:11
Last Modified: 09 Nov 2021 06:51
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3402
[thumbnail of PUTRI INTAN RACHMANIARANI.pdf]
Preview
Text
PUTRI INTAN RACHMANIARANI.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item