Sudibyo, Rico (2017) Perubahan Unsur-Unsur Pasal Dalam Putusan Pengadilan Untuk Mengkualifikasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang perubahan penormaan pasal dalam putusan pengadilan untuk mengkualifikasi pelaku tindak pidana narkotika. Upaya pemberantasan tindak pidana narotika secara tidak langsung berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI), karena didalam SPPI terdapat 3(tiga) komponen yaitu Stuktur,Subtansi,Budaya. Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika masuk dalam 3(tiga) komponen tersebut. Tiga komponen dalam SPPI ini saling berkaitan, ketika subtansi sudah tepat tetapi struktur tidak melakukan sesuai dengan subtansi maka SPPI tidak dapat berfungsi dengan benar. Subsistem struktur didalamnya terdapat komponen lainnya, yaitu Kepolisian,Kejaksaan, Hakim,dan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Salah satu ketidak sesuaian yang sering terjadi ketika jaksa mendakwakan pasal kepada terdakwa dengan pasal sesuai penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, kemudian hakim memeriksa sesuai dengan dakwaan jaksa tetapi hakim memutus perkara diluar dari pasal dalam dakwaan JPU. Sesuai dengan pasal 183 ayat (3) dan (4) Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penulisan ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisa penulisan menggunakan interpretasi gramatikal. Langkah pertama yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan analisa kualifikasi pelaku tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Langkah kedua, dengan mengalisa peraturan yang berkaitan dengan perubahan perumusan norma dalam putusan pengadilan diantaranya KUHAP, Undang-Undang 35 Tahun 2009, SEMA no 4 tahun 2010, SEMA no 3 tahun 2015. Selain melakukan analisa berkaitan dengan perubahan penormaan pasal penulis juga melakukan analisa terhadap prosedur rehabilitasi. Hasil dari penulisan tersebut didapat kesimpulan . Pertama, masih terdapat kekaburan unsur dalam pengertian pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Kedua, perubahan penormaan pasal dalam perkara narkotika diperbolehkan dengan dasar Undang-Undang Narkotika dengan SEMA no 3 tahun 2015.
English Abstract
In this writing the authors do research on the change of penalty of the article in the court decision to qualify the perpetrators of narcotic criminal acts. Efforts to eradicate narotika crime are indirectly related to the Indonesian Criminal Justice System (SPPI), because in SPPI there are 3 (three) components namely Structure, Substance, Culture. Efforts to eradicate narcotic crime are included in the 3 (three) components. The three components in the SPPI are interrelated, when the substance is correct but the structure does not perform according to substance the SPPI can not function properly. Subsystem structure inside there are other components, namely Police, Attorney, Judge, and Penitentiary that have duties and authority respectively. One of the most common inconsistencies when the prosecutor charged the defendant with the article according to the police investigation, then the judge checked the prosecutor's indictment but the judge dismissed the case outside the chapter in the indictment of the prosecutor. In accordance with article 183 paragraph (3) and (4) Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Law. This writing is done by normative juridical research with the law approach and approach of case. The writing analysis technique uses grammatical interpretation. The first step done by the author is by conducting a qualified analysis of the perpetrators of narcotic crime contained in Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The second step, by analyzing the rules related to the change of norm formulation such as Criminal Procedure Code, Law 35 Year 2009, SEMA no 4 of 2010, SEMA no 3 year 2015. In addition to analyzing the change of penalty of article, the writer also analyze the rehabilitation procedure. The results of the writing obtained conclusions. First, there is still elemental blurring in the sense of the perpetrators of criminal acts in the Narcotics Act. Second, the alteration of article penalty in narcotics cases is allowed under the Narcotics Act with SEMA no 3 of 2015.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/202/051709563 |
| Uncontrolled Keywords: | narkotika, kejahatan narkotika |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.027 7 Specific crimes and classes of crime (Drugs) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 09 Oct 2017 01:04 |
| Last Modified: | 28 Sep 2020 16:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3368 |
Preview |
Text
Bagian Depan.pdf Download (563kB) | Preview |
![[thumbnail of BAB I.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB) |
Actions (login required)
 |
View Item |