Paron, Muhammad Fadlika Donie (2017) Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Terorisme. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban salah tangkap tindak pidana terorisme yang belum diakomodir didalam Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang- Undang tersebut hanya memberikan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap tindak pidana terorisme pada level diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak pada level penyelidikan maupun penyidikan. Disisi lain KUHAP telah mengakomodir melalui lembaga praperadilan yang menjadi sarana perlindungan hukum ketika terjadi tidak sahnya sebuah penangkapan, akan tetapi sifat kejahatan dari terorisme termasuk kedalam kejahatan luar biasa dan bersifat transnational crime, berbeda halnya dengan KUHAP yang notabennya mengatur kejahatan yang bersifat biasa. Oleh karna itu penulis berkeinginan meneliti mengenai apakah lembaga praperadilan dapat dijadikan sebuah sarana perlindungan hukum bagi korban salah tangkap tindak pidana terorisme. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis lembaga praperadilan dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum korban salah tangkap dalam tindak pidana terorisme. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini ialah merujuk pada asas lex specialis derogate legi generalis, akan tetapi ketika dalam ketentuan khusus tidak mengatur mengenai ketentuan tertentu maka dikembalikan kepada undang undang yang bersifat umum, oleh karna itu lembaga praperadilan yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan menurut Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP, Bentuk perlindungan hukum atas penetapan oleh lembaga praperadilan berupa tidak sahnya sebuah penangkapan yang diperoleh bagi korban salah tangkap berupa ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur menurut Pasal 95 KUHAP dan Pasal 97 KUHAP dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi korban salah tangkap tindak pidana terorisme. Saran yang dapat diberikan oeh penulis melalui penelitian ini yakni, perlunya melalukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan menambahkan pasal-pasal yang menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.
English Abstract
In this study the authors discussed about the legal protection for victims of wrongful capture of terrorism crime that has not been accommodated in Law no. 15 of 2003 on Combating Terrorism Crime, the law only provides legal protection for the victims of the wrongful arrest of terrorism at the level of disconnection or free from all lawsuits, not on the level of investigation or investigation. On the other hand, the Criminal Procedure Code has been accomodated through pretrial institutions which become a means of legal protection when the illegal arrest occurs, but the criminal nature of terrorism is included in extraordinary crimes and is transnational crime, in contrast to the Criminal Procedure Code which regulates ordinary crimes. Therefore, the authors wish to examine whether pretrial institutions can be used as a means of legal protection for victims of wrongful arrests of terrorism. The purpose of this study to describe and analyze pretrial institutions can be used as a means of legal protection of victims of wrongful arrests in terrorism acts. The research method in this thesis uses the type of normative juridical research and using statutory approach (statute approach). The result of this study is to refer to the principle of lex specialis derogate legi generalis, but when in the special provisions does not regulate certain provisions it is returned to a general law, therefore pretrial institutions have the authority to examine and decide whether or not legal arrest according to Article 1 point 10 and Article 77 of the Criminal Procedure Code, the form of legal protection for the determination by the pretrial institution in the form of the illegality of an arrest obtained for the wrongful victims in the form of compensation and rehabilitation arranged according to Article 95 of the Criminal Procedure Code and Article 97 of the Criminal Procedure Code can be used as a means of legal protection for victims Misconduct of criminal acts of terrorism. The suggestion that can be given by the writer through this research is the need to pass a revision to Law Number 15 Year 2003 on Combating Terrorism Crime by adding articles that guarantee legal protection to the suspect in the process of criminal justice of terrorism.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/200/051709561 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 09 Oct 2017 00:41 |
| Last Modified: | 26 Nov 2020 03:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3363 |
![[thumbnail of BAGIAN DEPAN.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (733kB) |
|
Text
BAB I Skripsi Final.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB) |
|
Text
BAB II Skripsi Final.pdf Restricted to Repository staff only Download (896kB) |
|
Text
BAB III Skripsi Final.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB) |
|
Text
BAB IV Skripsi Final.pdf Restricted to Repository staff only Download (940kB) |
|
Text
BAB V Skripsi Final.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB) |
|
Text
Daftar Pustaka Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB) |
Actions (login required)
 |
View Item |