Putra, Ahmad Dzulfiqar Hibatullah (2017) Konsekuensi Hukum Terhadap Pemberesan Harta Pailit Jika Kurator Dipidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Penelitian Skirpsi ini penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Konsekuensi Hukum Terhadap Pemberesan Harta Pailit Jika Kurator Dipidana Pemalsuan Dokumen Kepilitan. Judul tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan hukum terhadap tidak diaturnya pada Undang – undang tetang kelanjutan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit apabila seorang kurator terbukti melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dirumuskan yaitu Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pemberesan harta pailit jika kurator dipidana pemalsuan dokumen Kepailitan ? , Bagaimana tindak lanjut dalam pengurusan harta / boedel pailit debitor ketika kurator dikenai sanksi pidana ? Hasil dari penelitian menunjukan bahwa konsekuensi hukum terkait peraturan perundang – undangan tidak diatur terhadap pemberesan harta pailit jika kurator dipidana, sehingga mengakibatkan kekosongan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam kepailitan sebuah perusahaan. Dan bagi kurator tidak mendapat kejelasan tentang kelanjutan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kelanjutan pengurusan dan pemberesan harta pailit jika kurator dipidana yaitu dengan mengulang proses dari awal. Agar kurator yang telah ditunjuk sebagai pengganti tidak kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.
English Abstract
This study discussed the legal consequences on the settlement of property of bankruptcy when the curator is sentenced for false bankruptcy document. It was because the law did not cover the concinuation of process in the settlement of bankruptcy property when the curator was sentenced for commiting a crime. Thus, the research problems formulated were what were the legal consequences of the settlement of bankruptcy property when the curator issued a false bankruptcy document and what was the follow-up in the settlement of bankruptcy property when the curator was sentenced for a crime. The results of the study sho that the legal consequences related to legislation does not regulate the settlement of bankruptcy property when the curator is sentenced for commiting a crime which leads to a legal vacuum that puts one of the parties at disadvantages. The curator cannot also get certainty on his further duty in the settlement of bankruptcy property. The process of settlement of bankruptcy property has to be started from the beginning again if the previous curator is sentenced for commiting a crime. It is so in order not to put the new currator at difficulties in handling the case.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/165/051709525 |
| Uncontrolled Keywords: | Konsekuensi, Harta Pailit, Kurator, Undang – Undang No 37 Tahun 2004 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.078 Bankruptcy |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 06 Oct 2017 02:48 |
| Last Modified: | 30 Nov 2020 07:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3352 |
Preview |
Text
Putra, Ahmad Dzulfiqar Hibatullah.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |