Analisis Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Pada Putusan Nomor: 11/Haki/2016/Pn Niaga Sby

Agara, Andryawan Perdana Dista (2017) Analisis Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Pada Putusan Nomor: 11/Haki/2016/Pn Niaga Sby. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum Penerapan Prinsip Kebaruan dalam Perlindungan Desain Industri pada Putusan Nomor 11/HAKI/2016/PN NIAGA SBY. Pemilihan tema dalam penelitian ini ialah dikarenakan kurangnya kepastian hukum yang terjadi berkaitan dengan adanya dua pengaturan yang berbeda yang diterapkan di Indonesia terkait penentuan unsur kebaruan dalam desain industri. TRIPs yang merupakan konvensi internasional yang telah disetujui Indonesia dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement The World Trade Organization telah memberikan pedoman didalam menyusun undang-undang dalam hal ini dibidang desain industri. Tetapi dalam penerapannya TRIPs tersebut tidak dijadikan pedoman didalam penyusunan undang-undang desain industri, sehingga menyebabkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri jauh dari kesempurnaan. Penelitian yang penulis teliti adalah yuridis normatif dimana penelitian ini memiliki fokus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan guna menjawab isu hukum serta melakukan kajian kepustakaan atau bahan sekunder berupa buku/literature yang berkaitan dengan isu hukum mengenai pengaturan prinsip kebaruan dalam desain industri di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach). Perundang-undangan yang akan ditelaah ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dalam kaitannya terhadap peratifikasian atas TRIPs. Dalam hal ini penulis akan menganalisa mengenai penerapan prinsip kebaruan dalam desain industri terkait dengan sengketa pada putusan Nomor 11/HAKI/2016/PN NIAGA SBY. Penulis berharap agar adanya rancangan undang-undang yang baru khususnya undang-undang dibidang desain industri yang lebih melindungi masyarakat dan hak para pemegang desain. Sebab, undang-undang desain industri yang ada saat ini sangat kurang didalam memberikan perlindungan terhadap para pemegang hak desain yang tentunya sangat merugikan. Akan lebih baik jika taraf perlindungan yang ditentukan TRIPs diikuti oleh undang-undang desain industri yang selanjutnya agar tercipta kepastian hukum.

English Abstract

Within this thesis, the researcher raised an issue in terms of Novelty Assesment in Industrial Design Protection in Supreme Court judgment no. 11/HAKI/2016/PN NIAGA SBY. The topic was chosen due to the lack of legal certainty in terms of different regulations regarding new/novel elements in industrial design. TRIPs which is an international convention approved by Indonesia with the Law no. 7 of 1994 concerning Ratification of Agreement Establishing the World Trade Organization has given the guideline on how to re arrange the law, in this case, industrial design. However, TRIPs does not appear to be the guideline so that Law no. 31 of 20001 regarding Industrial Design is far from perfect. The researcher focused on normative juridis; this study analyzed the law to answer the issue by reviewing a number of literatures or secondary materials in the form of books under the topic of law of novelty in industrial design in Indonesia. The approaches employ for this study were statute approach as well as conceptual approach. The laws analyzed within this study were Law no. 31 of 2001 regarding Industrial Design and its relation towards the ratification of TRIPs. In this case, the researcher would analyze the novelty assesment relating to the controversy of Supreme Court judgment no. 11/HAKI/2016/PN NIAGA SBY. The researcher expected that there would be a new draft law in terms of industrial design which more focused in protecting the rights of the design holders since the current industrial design law was lacking in protecting the holders. It would be more beneficial if the standard of protection determined by TRIPs was followed by further law on industrial design so that legal certainty occured.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2017/191/051709552
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.048 Intangible property > 346.048 2 Copyright
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 05 Oct 2017 07:06
Last Modified: 25 Nov 2020 03:42
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3309
[thumbnail of Andryawan Perdana Dista Agara.pdf]
Preview
Text
Andryawan Perdana Dista Agara.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item