Lukitasari, Alivia Indah (2017) Analisis Putusan Hakim Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk meniadakan kegiatan eksploitasi seksual komersial dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomer 3 tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial. Peraturan tersebut mengatur sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PSK, dalam hal ini PSK bukanlah satu-satunya pemikul tanggung jawab akan tetapi pihak pengguna jasa PSK juga dikenakan sanksi dalam peraturan tersebut. Penerapan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta oleh penegak hukum Kota Surakarta diharapkan mengurangi adanya kegiatan seksual komersial khusunya memberikan efek jera bagi pengguna jasa pekerja seks komersial selain dengan aturan dalam Peraturan Daerah yang memberikan efek jera bagi pengguna jasa PSK terdapat pula aturan lain yaitu dengan putusan pengadilan dimana putusan ini bersumber dari Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh penyidik sekaligus sebagai penuntut umum. Dalam Penggunaan norma yang tertuang dalam putusan Nomor 276/TPR/2015/PN.Skt, Nomor 278/TPR/2015/PN.Skt dan Nomor 78/TPR/2016/PN.Skt tidak sesuai dengan norma yang ada serta tidakterpenuhinya unsur objektif dalam perumusan peraturan. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undang dan pendekatan kasus. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pengguna jasa bukan Sekedar pembalasan melainkan bersifat pembinaan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi.
English Abstract
The effort of Surakarta City Government to negate the commercial sexual exploitation activity is by issuing Surakarta City Regulation Number 3 of 2006 about Commercial Sex Exploitation Countermeasures. The regulation governs the sanctions against Commercial Sex Workers’s actions, in which case Commercial Sex Workers are not the only bearer of responsibility but the users of the service is also subject to sanctions in the regulation. Implementation of Surakarta City Regulation by Surakarta law enforcement is expected to reduce the commercial sexual activity, especially to give deterrent effect to the users of Commercial Sex Workers service. In addition there is other rule namely the court ruling where the decision comes from Minutes of Criminal Act made by the investigator as well as the public prosecutor. The norm used set forth in Decision Number 276 / TPR / 2015 / PN.Skt, Number 278 / TPR / 2015 / PN.Skt and Number 78 / TPR / 2016 / PN.Skt is not in accordance with the existing norms and do not meet the objective element in the formulation of regulation. The researcher uses normative juridical method with legislation and case approach. Judge consideration basics in deciding cases against the service users is not just retaliation but its coaching, so that in the future they will not do the action again.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR//FH/2017/180/051709541 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.025 3 Specific crimes and classes of crime (Sex offenses) > 345.025 34 Specific crimes and classes of crime (Prostitution) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 04 Oct 2017 07:05 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 03:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/3250 |
Actions (login required)
 |
View Item |